MUNGKIN ini kasus pertama di Jawa Tengah. Seorang polisi berpangkat bripda, TT, diberhentikan tidak dengan hormat karena memiliki orientasi seks yang menyimpang atau sering dikategorikan dalam LGBT (lesbian, gay, biseks dan transgender). Ia dianggap melanggar kode etik kepolisian. Tidak terima atas pemecatan itu, TT melalui kuasa hukumnya menggugat Kapolda Jateng ke PTUN. Hingga kini kasusnya masih berjalan.
Bila dirunut, TT awalnya dituduh melakukan tindak pidana pemerasan. Namun kasusnya tidak terbukti, bahkan orang yang disebutnya sebagai korban malah membantahnya. Entah bagaimana asal muasalnya, TT tiba-tiba diperiksa untuk kasus lain, tanpa adanya laporan masyarakat. TT dinilai melanggar Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
Adalah hak TT untuk menggugat Kapolda Jateng karena mata pencahariannya sebagai seorang polisi dicabut. Dengan memecat yang bersangkutan, sama halnya menghentikan mata pencaharian TT. Tapi di sisi berlawanan Polri juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya yang dinilai melanggar profesi.
Untuk itulah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) putusan Kapolda Jateng yang memecat TT sebagai anggota polisi diuji. Inilah tempat paling tepat untuk menguji kebijakan pejabat. Langkah yang ditempuh TT sudah benar karena melalui mekanisme hukum. Sedangkan putusan pejabat publik, dalam hal ini Kapolda Jateng, berupa pemecatan bersifat internal sehingga sidangnya melalui komite disiplin.
Ada pertanyaan kritis yang bisa diajukan terkait kasus tersebut. Antara lain, kalau TT dianggap melanggar disiplin, mengapa baru saat ini dipersoalkan, mengapa tidak ketika yang bersangkutan mendaftar sebagai anggota polisi ? Sebab, boleh jadi ia sudah mengalami kelainan seksual sejak sebelum mendaftar Polri.
Putusan PTUN nanti diharapkan bisa menjadi preseden untuk mengadili kasus serupa lainnya. Meski objek yang digugat adalah putusan pejabat, namun substansi perkara tetap akan diperiksa. Misalnya terkait persamaan hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan. Hanya saja, kelemahan putusan PTUN adalah dalam hal eksekusi. Misalnya, ketika putusan PTUN menyatakan gugatan TT diterima dan Kapolda harus membatalkan SK pemecatan, bagaimana seandainya putusan tidak dilaksanakan ? Itulah problem putusan PTUN yang tidak memiliki daya paksa, kecuali hanya secara moral.
