BILA Anda ditanya setujukah ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ? Jawabnya mungkin beragam. Bagi mereka yang telah lama tinggal di Jakarta boleh jadi hati kecilnya mengatakan tidak setuju, karena bakal menghadapi konsekuensi yang tidak ringan.
Mulai dari biaya hidup yang lebih mahal hingga prasarana yang belum memadai. Namun, bagi mereka yang bekerja di pemerintahan atau instansi negara, mungkin tak berani menyampaikan ketidaksetujuannya secara terang-terangan.
Tapi, ada pula yang setuju dengan berbagai pertimbangan, misalnya melihat masa depan yang lebih gemilang mengingat lokasi yang baru jauh lebih luas dan representatif untuk perkantoran dan membagun jaringan bisnis global.
Baca Juga: Begini cara menjaga kesehatan jantung saat olahraga lari, ikuti petunjuk dokter
Meski, pada kenyataannya, hingga saat ini persiapan untuk pindah belum memadai. Bahkan, Presiden Jokowi belum meneken Keppres tentang perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pasalnya, persiapan memang belum memadai.
Karena itu, Jokowi berharap agar Keppres tersebut diteken oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Benarkah Prabowo akan meneken Keppres tersebut ? Pastinya kita tidak tahu, namun sedari awal ia telah berkomitmen untuk meneruskan program Jokowi, termasuk perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Agaknya, Jokowi bertindak sangat hati-hati, karena IKN merupakan program strategis, sehingga tidak selayaknya ia tanda tangani mengingat jabatannya tinggal tiga pekan lagi.
Baca Juga: Inilah makanan yang baik dan bermanfaat bagi penderita stroke
Tentu ini menjadi ujian bagi Prabowo selaku pengganti Jokowi. Sebab, sebelumnya proyek IKN menimbulkan kontroversi di masyarakat, selain menelan biaya yang sangat besar, juga belum ada urgensinya untuk pindah.
Pun muncul pertanyaan, apa keuntungannya bagi rakyat ? Inilah yang harus dijawab presiden terpilih Prabowo kalau hendak melanjutkan proyek IKN. Jangan sampai proyek tersebut hanya menghambur-hamburkan uang dan hanya memberi keuntungan bagi sekelompok orang.
Tak ada salahnya bila pemerintahan baru nanti mengkaji ulang kelayakan dari proyek tersebut. Kalau memang tidak layak, lebih baik ditunda dan alokasikan dananya untuk kepentingan yang lebih mendesak, terutama yang menyangkut kepentingan publik.
Baca Juga: Pegawai Kemkomdigi ditangkap karena terlibat judi daring, begini apresiasi Muhammadiyah
Barulah setelah perencanaan matang dan pembiayaan mencukupi, proyek bisa diteruskan. Jangan lupa, setiap pengambilan keputusan strategis hendaknya dikonsultasikan kepada rakyat, paling tidak melalui DPR sebagai representasi suara rakyat. Tak perlu tergesa untuk mewujudkan program prestisius seperti IKN, tanyakan dulu urgensinya. (Hudono)
