YOGYA, harianmerapi.com - Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Korwil KSBSI DIY) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyampaikan kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan berharap tidak diperpanjang lagi.
Ketua KSBSI, Dani Eko Wiyono ST MT merasa prihatin dengan kondisi ekonomi saat PPKM yang semakin terpuruk. "Apabila PPKM diperpanjang kembali, kami akan mengerahkan massa untuk aksi lanjutan," ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (22/8/2021)
Seperti diketahui, KSBSI sebelumnya telah beraudiensi secara virtual di Sekretariat Daerah (Sekda) Pemda DIY, yang diterima Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs Tri Saktiyana MSi. Selain itu terkait bantuan sosial agar diproses dengan prosedur yang baik, jangan terkesan kurang rapi seperti adanya data yang kurang valid.
Baca Juga: Covid-19 di Yogya Sedikit Melandai, Sehari Tambah 783 Kasus
Untuk itu salah satu langkah yang bisa diambil untuk membantu rakyat dengan menghentikan kebijakan PPKM Level 4. Karena kebijakan pemerintah tidak sejalan dan memberatkan rakyat. Selain itu, Dani meminta agar objek pariwisata dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
"Kami menilai bila objek wisata dibuka secara tidak langsung roda ekonomi masyarakat bisa berputar kembali," terangnya.
Sementara Tri Saktiyana menyatakan, Pemda DIY membuka diri dan menerima masukan dari buruh dan pekerja agar ada solusi yang terbaik terkait pelaksanaan PPKM Level 4. Namun pada prinsipnya Pemda DIY selalu mengevaluasi PPKM setiap minggunya terkait dengan naik turunnya angka penularan dan penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir: Percepatan Vaksinasi Kunci Penanganan Covid-19
Pihaknya juga tidak memungkiri kebijakan PPKM terasa memberatkan masyarakat karena pariwisata menjadi sektor penggerak dan penguat utama perekonomian di DIY.
"Selama ini Pemda DIY juga meyakini bahwa apabila pariwisata dibuka maka ekonomi di Yogyakarta akan kembali berangsur membaik. Kami terbuka dalam melakukan dialog karena pemerintah perlu dukungan dari masyarakat luas," jelas Tri Saktiyana.
Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Sigit Alifianto SE MM menambahkan, Dinsos DIY akan membuat sistem agar para penerima bantuan bisa tepat sasaran dan diterima masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Salah satunya melalui proses pengumpulan data dari RT RW dari setiap kalurahan.*
