HARIAN MERAPI - Empat kapanewon atau kecamatan di Kulon Progo dinilai mengalami kemiskinan ekstrem versi BPS.
Karenanya, diperlukan koordinasi yang baik antar OPD dalam upaya penanganan secara terpadu dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati mengatakan, empat kapanewon yang ditetapkan mengalami kemiskinan ekstrem yakni Kokap, Pengasih, Sentolo dan Samigaluh.
Baca Juga: Sultan wacanakan bansos seumur hidup untuk tekan kemiskinan di DIY
Hal ini didasarkan pada ukuran tingkat konsumtif dan kebutuhan kalori yang ditetapkan BPS.
"Jadi bagaimana ke depan harus dirumuskan program-program pengentasan kemiskinan yang tepat itu seperti apa," kata Akhid usai acara public hearing dengan tema 'Peran DPRD Kulon Progo dalam Mengentaskan Kemiskinan', Minggu (5/2/2023).
Politisi PDIP ini menilai, beberapa OPD di lingkungan Pemkab Kulon Progo saat ini sudah mulai aware dengan penggunaan dana keistimewaan (danais). Diharapkan, betul-betul ada sebuah koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem ini, terutama intervensi khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem di empat kapanewon.
Baca Juga: Buku Tabungan Bank Sampah 4S di Semail Bantul Jadi Motivasi Warga: Sampah Selesai di Rumah Tangga!
"Diperlukan penanganan yang betul-betul terpadu dan keberlanjutan. Jadi pemanfaatan potensi dan mapping terhadap kebutuhan dari masyarakat itu bisa membikin mereka tidak miskin," tegasnya.
Akhid menilai, perlu sinergitas beberapa pihak sesuai dengan tugas kewenangan masing-masing untuk duduk bersama serta memberikan memotivasi dan inovasi untuk memotivasi OPD dalam menjalankan tugasnya terutama untuk intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, juga diperlukan satu data satu peta yang betul-betul memotret penyebab kemiskinan.
Salah satu yang bisa mengentaskan kemiskinan adalah bagaimana birokrasi betul-betul fashionnya pelayanan bukan birokrasi yang administratif tumpukan kertas. Dicontohkan Akhid, di Kalirejo penyebab kemiskinan adalah infrastruktur menuju aset-aset produktif, aset pendidikan, aset keagamaan dan sebagainya sehingga semua pihak terkait harus bekerjasama.
"Satu tahun kita keroyokan di wilayah termiskin, apakah hasilnya memang sangat signifikan, nah ini butuh intervensi khusus ke depan untuk program kita. Program-program yang sifatnya bantuan diganti menjadi perlindungan dan pemberdayaan," ujar Akhid. *
