HARAIN MERAPI - DPRD Kulon Progo merayakan hari jadinya yang ke-70, Kamis (19/1/2023). Lembaga legislatif ini pun bertekad untuk menebarkan optimisme bangkit dari pandemi Covid-19 serta menyelesaikan PR besar dari RPJMD 2017-2022 yang belum terselesaikan.
Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati mengatakan, di moment peringatan hari jadi ini pihaknya akan menebar optimisme kepada 40 anggota dewan secara bersama-sama bangkit dari pandemi untuk membela rakyat.
Hal ini sesuai dengan tema hari jadi yang diangkat, yakni 'Bangkit Bersama Berjuang Membela Rakyat'. Terlebih, menjelang akhir masa jabatan dan menyambut pesta demokrasi 2024.
Baca Juga: Biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 diusulkan sebesar Rp69.193.733
"Jabatan kami praktis tinggal sampai 8 Agustus 2024 sehingga kami akan membangkitkan semangat di ulang tahun ke-70 yang kita peringati keempat kalinya ini," kata Akhid usai memimpin rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-70 DPRD Kulon Progo di Ruang Kresna DPRD Kulon Progo, Kamis (19/1/2023).
Akhid menguraikan, pihaknya akan membangkitkan seluruh semangat optimisme lembaga DPRD dengan alat kelengkapan masing-masing agar bisa meningkatkan kinerja dan bekerja lebih baik di tahun 2023.
Apalagi, ada PR utama yang dimiliki legislatif sebelum akhir masa jabatan yaitu harus menyelesaikan beberapa hal dalam RPJMD 2017-2022 yang tidak terlaksana.
Baca Juga: Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek dengan bahasa Mandarin, dijamin menambah positif vibes!
"Yakni tentang tata kelola air. Itu jelas pokok-pokok pikiran DPRD. Bagaimana tata kelola air untuk industri pertanian berjalan lancar," imbuh Akhid.
Selain itu, juga penanganan banjir yang tidak hanya untuk industri pertanian tetapi kawasan lain di Kulon Progo. Akhid pun berharap segala kegiatan dewan bisa dilakukan lebih awal sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal.
Pj Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana dalam sambutannya mengatakan, tantangan DPRD ke depan bukanlah hal yang mudah yakni menjalankan reformasi politik untuk menangkis isu-isu negatif yang selalu berkembang, sehingga demokrasi dan demokratisasi bisa dipercaya sebagai proses yang paling pas.
Baca Juga: Revisi PP 109/2012 bukan solusi yang tepat dalam menangani masalah pertembakauan di Indonesia
Proses pembangunan daerah oleh seluruh jajaran pemerintah yang bersinergi dengan DPRD tentunya tidak luput dari tantangan dan kendala yang harus dihadapi.
Setiap jajaran pimpinan dan anggota DPRD harus mampu mengoptimalkan fungsi keterwakilan untuk memperjuangkan setiap aspirasi warga.
Sebagai mitra eksekutif, DPRD Kulon Progo diharapkan bisa memelihara dan membangun hubungan kerjasama saling mendukung, tetapi tanpa mengabaikan sikap kritis DPRD.
