HARIAN MERAPI - Bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) seharusnya tidak dikaitkan dengan partai politik tertentu.
"Saya kira seharusnya masalah Baznas itu tidak dikaitkan dengan kepartaian, tetap dengan kemustahikkan, siapa yang berhak (mendapat bantuan) itu," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (4/1/2023).
Sebelumnya sempat viral diberitakan foto dari akun media sosial Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan renovasi rumah dari Baznas kepada sejumlah kader PDIP di Semarang. Ganjar juga merupakan kader PDIP.
"Yang penting dia punya hak untuk memperoleh bantuan Baznas apapun partainya, saya kira tidak ada masalah. Saya kira tidak dipolitisasi bantuan Baznas," ungkap Wapres.
Wapres menyebut Baznas sudah punya aturan kepada siapa bantuan diserahkan.
"Baznas sudah punya aturan untuk memberikan bantuan terhadap mereka yang mustahik, yang patut dibantu, bentuknya konsumtif atau bentuknya rehabilitasi rumah dan tentu pelaksanaannya berkoordinasi dengan pemerintah daerah," tambah Wapres.
Meski begitu, Wapres memahami bila bantuan Baznas dikaitkan dengan partai tertentu.
Baca Juga: 200 ton ikan milik petani di Waduk Kedung Ombo mati, ternyata ini penyebabnya
"Kalau misalnya memperoleh (bantuan) itu, pasti terkait dengan afiliasi kepartaian, partai pasti ada, partai ini partai itu, tapi Baznas untuk orang yang ingin dibantu tanpa melihat latar belakang partainya apa," tegas Wapres.
Dalam foto yang viral di media sosial tampak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membagikan momen penyerahan bantuan secara simbolis kepada kader PDIP di akun media sosialnya dalam rangka menyambut HUT ke-50 PDIP. Namun, unggahan pada 30 Desember 2022 itu sudah tidak ada di akun Ganjar.
Di dalam unggahan tersebut terlihat Ganjar menyerahkan papan bertuliskan nominal bantuan Rp20 juta dan tertulis bantuan berasal dari Baznas.
Belakangan Ganjar mengatakan bantuan dana renovasi rumah Rp20 juta kepada beberapa orang kader PDIP di Jateng dicabut. Ganjar menyadari bahwa ada banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Baznas. Status bantuan itu, masih belum dicairkan hingga saat ini. Dana akan dialihkan untuk membantu warga yang lain.
Baca Juga: ASN dan perangkat desa boleh jadi PPK, PPS, dan KPPS, namun tidak untuk pengawas
Ganjar mengaku dirinya baru mengetahui apabila Baznas turut hadir di lokasi bantuan dan mereka berniat membantu dengan nominal Rp20 juta. Nominal tersebut, menurut Ganjar, juga kurang, sebab bakal digunakan untuk pembangunan.
