Penderes nira di Kulon Progo dapat jaminan perlindungan Rp 300 juta rupiah

- Senin, 28 November 2022 | 19:55 WIB
Penandatanganan kesepakatan bersama terhadap Raperda tentang RAPBD TA 2023 di Ruang Kresna Gedung DPRD Kulon Progo.  (Foto :Amin Kuntari)
Penandatanganan kesepakatan bersama terhadap Raperda tentang RAPBD TA 2023 di Ruang Kresna Gedung DPRD Kulon Progo. (Foto :Amin Kuntari)

HARIAN MERAPI - Para penderes nira di Kulon Progo bisa bekerja dengan tenang mulai tahun depan. Sebab, aktivitas mereka akan segera terlindungi BPJS setelah adanya kucuran anggaran dari APBD TA 2023 Kulon Progo sebanyak Rp 300 juta untuk pembiayaan iurannya.

Kedua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati mengatakan, lembaga legislatif telah mengusulkan agar seluruh penderes nira bisa masuk dalam BPJS tenaga kerja informal. Di mana iuran tiap bulannya dibayari pemerintah menggunakan anggaran daerah.

"Saya bersyukur sekali, keinginan saya dari awal untuk meminta seluruh penderes nira di Kulon Progo masuk dalam BPJS tenaga kerja informal hari ini disetujui oleh pemerintah daerah. Anggarannya kemudian bisa termanfaatkan oleh masyarakat mulai Januari 2023," kata Akhid saat ditemui usai memimpin Rapat Paripurna di Ruang Kresna DPRD Kulon Progo, Senin (28/11/2022).

Baca Juga: Pengalaman misteri Suryana yang hobi gowes, ada anak cebol yang melarikan sepeda kesayangan

Artinya, seluruh penderes nira di Kulon Progo akan terlindungi, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun maupun BPJS Kesehatan. Anggaran yang dikucurkan untuk pembiayaan iuran BPJS penderes nira sekitar Rp 300 juta.

"Dulu kan jumlahnya sekitar 66.000 penderes, tapi kemudian kita verifikasi karena yang usia 65 tahun ke atas sudah tidak bisa dapat (jaminan). Mereka yang tercover BPJS ini nanti kalau terjadi suatu hal baik kecelakaan kerja bahkan sampai kematian sudah ada jaminannya. Kalau meninggal dapat santunan Rp 40 juta kemudian anak-anaknya masih dapat beasiswa. Kalau sakit juga bisa menggunakan ini," terang Akhid.

Akhid memandang pemberian perlindungan bagi penderes nira sangat penting karena sektor penderes adalah sektor informal yang beresiko tinggi. Seluruh penderes juga merupakan masyarakat miskin sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan.

Baca Juga: Lonjakan harga pangan jelang akhir tahun, Pengamat : Takkan mendorong naiknya inflasi pangan

"Mereka memang benar-benar membutuhkan jaminan perlindungan dari pemerintah," tegasnya.

Dalam rapat paripurna yang digelar, ditandatangani persetujuan terhadap Raperda tentang RAPBD TA 2023 antara Pemkab Kulon Progo dengan DPRD Kulon Progo.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kulon Progo bangkitkan seni dagelan Mataram

Senin, 5 Desember 2022 | 18:21 WIB
X