Kejar 'Herd Immunity', Pemprov Jawa Barat Membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi

photo author
- Selasa, 3 Agustus 2021 | 15:53 WIB
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar)   Dedi Supandi yang juga Ketua Divisi Khusus Percepatan   Vaksinasi Jabar. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jabar)
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Supandi yang juga Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG, harianmerapi.com - Agar herd immunity segera terbentuk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bergerak cepat untuk memaksimalkan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat. Salah satu usahanya adalah membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menjadi Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi tersebut.

Kebijakan pembentukan divisi khusus tersebut menurut  Dedi Supandi, sebagai gebrakan untuk memastikan kesamaan target di setiap daerah dalam melaksanakan vaksinasi di 27 kabupaten/kota bisa berjalan optimal, baik itu secara cakupan maupun persentase.

"Untuk itu kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota juga perlu dilakukan," ujar Dedi di Bandung, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Indonesia Kembali Kedatangan 500 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Sinopharm 

Populasi yang besar menjadi kendala sehingga laju vaksinasi di Jawa Barat masih tergolong rendah. Di mana pada dosis ke-1 menempati posisi 30 (12,88 persen) dan dosis ke-2 di posisi 21 (5,95 persen).

Terlebih, secara teori bahwa kekebalan komunitas atau herd immunity dapat tercapai jika sudah dapat menyasar 70 persen dari populasi.

Oleh karena itu, Divisi percepatan Vaksinasi yang di bawahinya ini akan berupaya merealisasikan hal itu sesuai dengan mandat dari pemerintah pusat.

"Ini artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 45 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupeten kota," katanya.

Dedi mengaku komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasilitas pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan.

Termasuk Penguatan penggunaan platform data stok vaksin (SMILE) untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, fasilitas layanan kesehatan.

"Hal tersebut dilakukan dengan cara, peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri," kata dia.

Untuk mencapai itu, Dedi telah merumuskan sejumlah program guna mempercepat laju vaksinasi di Jabar, salah satunya melalui Konsep Vaksin Gendong.

"Nantinya, setiap anak atau siswa pelajar ini membawa kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya untuk mendapatkan vaksin," katanya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Husein Effendi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X