HARIAN MERAPI - Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yang melibatkan Ferdy Sambo masih terus jadi perhatian publik.
Kinerja Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun menjadi sorotan masyarakat seiring kasus pembunuhan anggota polisi yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo itu.
Publik masih mengingat, pada awal kasus tersebut bergulir, Kompolnas, melalui salah satu anggotanya yang juga Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto, menyampaikan sebuah keterangan kepada publik mengenai kronologi kasus pembunuhan yang terjadi di Komplek Polri Duren Tiga.
Baca Juga: Sapa penggemar K-pop di Indonesia, STAYC bawakan lagu terbaru 'Beautiful Monster'
Pernyataan Benny sama persis dengan apa yang disampaikan pihak Polri kala itu, yang mengacu pada keterangan Sambo.
Belakangan, seiring kasusnya perlahan mulai terungkap, informasi yang diberikan Sambo ternyata hoaks belaka, yang merupakan skenarionya untuk lolos dari jerat hukum.
Sejak itu kinerja Kompolnas pun menjadi sorotan tajam publik.
Dalam kasus tersebut, Kompolnas yang diketuai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selaku Wakil Ketua, serta beranggotakan Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto, Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto, Wahyurudhanto, Yusuf Warsyim, Poengky Indartidan Mohammad Dawam, sempat termakan skenario hoaks yang disusun oleh Sambo.
Dalam sebuah wawancara di Program Rosi Kompas TV yang dipandu jurnalis senior Rosianna Silalahi, Benny Mamoto mengakui Kompolnas menjadi korban kebohongan Sambo, alias termakan hoaks skenario buatan Sambo.
Baca Juga: Kepengurusan baru disahkan Kemenkumham, Muhammad Mardiono : Saya yakin Suharso berjiwa besar
Benny menyampaikan apa yang disampaikan Kompolnas kepada publik, semata-mata berdasarkan informasi dari sumber resmi, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.
Publik pun bertanya-tanya, sejauh mana sejatinya fungsi, tugas dan kewenangan Kompolnas sebagai pengawas Polri? Apakah memang ada celah bagi Kompolnas hingga bisa menjadi korban skenario bohong dalam sebuah kasus pidana yang melibatkan perwira tinggi Polri?
Untuk menjawab hal ini, publik tentu perlu menilik kembali tentang kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Kompolnas yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
1. Kedudukan Kompolnas
Dalam Pasal 2 Perpres tersebut dijelaskan mengenai kedudukan Kompolnas, yakni sebagai lembaga nonstruktural, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Kompolnas ditetapkan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
