SLEMAN (MERAPI) - Puluhan pegawai dan tenaga pendidik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Yogyakarta yang tergabung dalam forum Pegawai Tetap Yayasan (PTY) menggelar doa bersama, Jumat (19/1). Doa bersama yang berlangsung di lantai dasar Gedung Rektorat kampus pusat Condongcatur ini agar segera mendapatkan kejelasan status mereka.
Diawali dengan Salat Asar berjamaah, doa bersama ini sebagai bentuk kepasrahan mereka akan nasib yang belum juga menunjukkan kejelasan. Beragam upaya sudah dilakukan PTY ini agar segera mendapat kejelasan status. Terakhir pekan lalu mereka menemui mantan wakil presiden Indonesia Tri Soetrisno.
"Mudah-mudahan dengan doa bersama ini, siapa saja yang memiliki kebijakan untuk menentukan status kami bisa segera diwujudkan. Karena surat yang kami tujukan kepada presiden juga belum ada tanggapan sampai sekarang," kata Wakil Forum PTY UPN 'Veteran' Yogyakarta Agus Salim.
Beberapa dampak muncul dari ketidakjelasan status eks PTY tersebut. Yang paling menonjol dari segi pendapatan. Pegawai maupun tenaga pendidik yang bersatus PNS dengan non PNS terdapat perbedaan pendapatan yang cukup menonjol. Dengan kerja yang sama ternyata pendapatannya mereka.
"Jika ini berlangsung lama, kami khawatir akan berpengaruh terhadap kinerja. Karena sampai saat ini sudah ada beberapa teman eks PTY yang memilih pindah ke kampus lain. Padahal gelarnya sudah doktor. Ini jelas sangat disayangkan," ujarnya.
Jumlah pegawai eks PTY UPN 'Veteran' Yogyakarta ada 412 orang. Sedangkan total dengan UPN Surabaya dan Jakarta, lebih dari 1.000 karyawan.
Selain berpengaruh terhadap pendapatan, pegawai non PNS ternyata tidak memiliki kuasa yang berkaitan dengan penganggaran. Padahal ada beberapa mereka yang menduduki Eselon II.
Pihak rektorat sendiri mengaku ada kekhawatiran terkait adanya beberapa pegawai yang memilih pindah. Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta Prof Dr Sari Bahagiarti mengatakan jika itu sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing individu.
"Khawatir ada. Tapi kita kembalikan ke masing-masing individu. Yang pasti, proses tentang status kepegawaian sudah kami lakukan sesuai kapasitas. Saat ini bola tidak lagi ada di kami. Melainkan di pemerintahan. Untuk komunikasi juga masih terus dilakukan, dalam hal ini dengan Kemenristek DIKTI. Mereka juga masih berupaya. Karena ini menyangkut lintas kementerian," tegasnya. (Awh)
