• Minggu, 23 Januari 2022

328 Nelayan Belum Dijamin Asuransi

- Senin, 30 Oktober 2017 | 12:00 WIB
Kartu asuransi yang dibagikan kepada nelayan di Bantul
Kartu asuransi yang dibagikan kepada nelayan di Bantul

BANTUL (MERAPI) - Profesi nelayan dinilai memiliki potensi dan risiko kecelakaan yang tinggi. Sehingga pemerintah menggulirkan program asuransi bagi ratusan nelayan di Bantul.  Namun begitu belum seluruh nelayan mendapat program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. Selama dua tahun program ini berjalan, Bantul baru bisa mengasuransikan  237 nelayan saja. Padahal jumlah nelayan Bantul mencapai 565 orang. Dengan demikian, masih ada 328 nelayan yang belum terjamin asuransi.

Kasi Pengendalian Perikanan dan Sarpras Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Bantul, Susilartati mengatakan program ini sudah berjalan sejak tahun 2016 yang lalu.  Pada tahun pertama pihaknya mengajukan asuransi bagi 107 nelayan.  Sedangkan pada tahun 2017 ini diserahkan asuransi untuk 130 nelayan yang tersebar di pesisir selatan Bantul.  "Sudah sejak tahun lalu (2016), tahun ini meningkat dari 107 jadi 130," terangnya, Minggu (29/10).

Susilartati menjelaskan program asuransi yang menggandeng PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai pihak ketiga ini kuotanya masih cukup besar di kementerian pusat. Namun begitu pihaknya mengakui hingga kini belum seluruh nelayan di wilayahnya mendapat program ini. Alasannya, untuk mengusulkan menjadi peserta asuransi ini nelayan harus memenuhi sejumlah syarat. Selain harus memiliki kartu nelayan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik harus mencantumkan profesi sebagai nelayan. "Di KTP itu kan ada profesi pekerjaan,  nah itu harus tertulis sebagai nelayan," imbuhnya.

Premi asuransi ini menurut Susilartati pada tahun pertama ditanggung oleh pemerintah. Dia menjelaskan selama satu tahun pemerintah membayar premi asuransi tiap nelayan sebesar Rp 175.000. Namun premi ini hanya untuk tahun pertama, sedangkan tahun berikutnya nelayan diharuskan memperpanjang dan membayar premi sendiri. Susilartati menyebut hingga kini belum ada nelayan di Bantul yang memperpanjang masa asuransinya. Hal ini menyusul penyedia jasa belum merumuskan skema asuransi tersebut.  "Belum, skema baru dibahas oleh internal perusahaan," tegasnya.

Kepala DPPKP Bantul, Pulung Haryadi menjelaskan asuransi yang telah diberikan tersebut tidak hanya menanggung biaya pengobatan dan perawatan karena kecelakaan kerja.  Namun termasuk perawatan dan pengobatan nelayan di luar aktivitas penangkapan ikan. Harga penanggungan atau santunan tiap nelayan jika cacat tetap mencapai Rp 100 juta.  Sedangkan jika meninggal dunia santunan yang akan diberikan mencapai Rp 160 juta tiap nelayannya. "Jadi pada tahun pertama semua sudah dicover," imbuhnya.

Pulung menambahkan program kartu nelayan hingga kini sudah berjalan bersama program kartu tani. Dengan demikian, kartu nelayan dipastikan tidak menjadi penghambat berjalannya program fasilitasi asuransi. Menurut Pulung,  program asuransi memang tidak begitu saja diberikan. Harus melalui proses verifikasi yang cukup banyak. Di Bantul diakuinya tidak hanya nelayan lokal saja,  banyak pula nelayan dari luar daerah seperti Cilacap. "Harus diverifikasi agar tidak salah sasaran," tandas Pulung.

Pekerjaan nelayan dengan aktivitas di laut menurut Pulung memiliki risiko yang cukup tinggi. Belum lagi jika cuaca dan angin yang tidak bersahabat. Sehingga pihaknya juga memberikan pelatihan kepada nelayan. Termasuk pula  bagi nelayan muda dengan pelatihan peningkatan produksi. "Saya pernah coba berlayar, nginep di tengah laut. Dan itu cukup berbahaya," pungkasnya. (C-1)

Editor: Administrator

Terkini

X