HARIAN MERAPI - Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) memberikan penghargaan pada Indonesia karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.
Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Atas diraihnya pernghargaan tersebut, maka Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengungkapkan apresiasinya.
Menurutnya penghargaan itu adalah buah dari implementasi UU 18/2012 tentang Pangan yang tidak membolehkan impor pangan selagi masih bisa diproduksi oleh petani di dalam negeri.
Dalam UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga disebutkan demikian.
"Jadi karena itulah sejak Presiden Jokowi, dia memang menekankan tidak akan impor beras. Itu saya pikir satu yang harus dihargai komitmen dia itu. Jadi karenanya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak mau impor beras, tidak bisa," ungkapnya.
Henry menekankan seharusnya kebijakan beras itu bisa diimplementasikan untuk komoditas pangan lain. "Ya harusnya di komoditas yang lain, termasuk daging, untuk semuanya. Karena sesungguhnya Indonesia bisa untuk kacang kedelai, bahkan juga terigu," tegasnya.
Swasembada beras juga didukung oleh pembangunan banyak irigasi pertanian oleh pemerintah. Meski demikian, Henry mengungkapkan masih banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait beras.
Baca Juga: Penumpang KA jarak jauh yang belum divaksin booster wajib tes PCR, diberlakukan mulai hari ini
"PR-nya begini, petani yang produsen beras itu kehidupan kesejahteraannya belum membaik. Itu bisa dilihat secara sederhana dari nilai tukar petani (NTP), di mana NTP tiga tahun ini menurun," tegasnya.
Penurunan NTP menjadi indikator kerugian yang dialami petani pangan. Penurunan itu dipengaruhi mahalnya ongkos produksi tanaman padi.
"Jadi sebenarnya petani pangan, dalam hal ini padi, ya semuanya merugi di sini. Mengapa terjadi penurunan? Karena harga pupuk-pupuk mahal, terus juga benih-benih juga naik," tandasnya.
Henry menekankan agar program Reforma Agraria menyasar petani penanam padi yang kini dihadapkan pada penyempitan lahan tanam dan kenaikan harga sewa lahan.
"Program reforma agraria yang membagikan tanah 9,7 juta hektare itu harusnya menyasar pada petani tanaman padi. Karena itu yang harus ditambah luas lahannya," tambahnya.
