• Senin, 3 Oktober 2022

Soal Wacana Pemilu Diundur, DPP Partai Golkar Belum Menentukan Sikap

- Jumat, 25 Februari 2022 | 21:11 WIB
Waketum DPP Golkar Korbid Penanganan Bencana Alam & Sosial, Firman Soebagya  (Foto: Alwi Alaydrus)
Waketum DPP Golkar Korbid Penanganan Bencana Alam & Sosial, Firman Soebagya (Foto: Alwi Alaydrus)

PATI, harianmerapi.com - DPP Partai Golkar secara kelembagaan belum menentukan sikap soal kemungkinan penundaan pemilu 2024, serta masalah perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 atau 2028. Demikian ditegaskan Waketum DPP Golkar, H Firman Subagyo, Jumat (25/2) malam.

"Partai Golkar senantiasa berkomitmen menaati undang-undang. Sehingga untuk menentukan sikap Golkar soal penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 atau 2028, kami menunggu kepastian hukum tata negara" tambahnya.

Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, penegasan tersebut dianggap cukup penting. Menyusul munculnya berita Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan meneruskan aspirasi soal perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga 2027 atau 2028. Aspirasi tersebut muncul setelah Airlangga berkomunikasi dengan petani sawit di Siak, Pekanbaru.

Baca Juga: Energi Terbesar Gempa di Sumatera Barat Belum Terlepaskan, BMKG Imbau Warga Waspada dan Tetap Tenang

Dalam sesi tanya jawab, Airlangga mengatakan para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Siak menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, mereka merasa kebijakan Jokowi yang telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

"Apa yang dilakukan pak Airlangga adalah dalam kapasitas menteri. Sebagai pembantu presiden, maka yang dilakukan pak Airlangga sangat benar. Yakni menyampaikan aspirasi warga ke presiden" tutur Firman.

Dia mengakui aroma penunadaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden, sudah mengundang pendapat dari banyak pihak. "Partai Golkar akan mengikuti secara seksama. Namun yang pasti, Golkar akan melaksanakan aturan hukum tata negara.

Baca Juga: Giring Ganesha Resmi Menyatakan Mundur dari Capres 2024, Bagini Alasannya

Kalau keputusannya nanti memang diperbolehkan, kami akan berada di garda paling depan untuk melaksanakan" tegas anggota DPR RI asal Batangan Pati ini.

"Kita harus juga melihat kondisi keuangan negara jika harus mengeluarkan anggaran yang super jumbo untuk pelaksanaan pemilu 2024," ucap Firman.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X