• Rabu, 20 Oktober 2021

Mensos Kaget Lihat Data Temuan Penyaluran Bansos yang Terhambat di Jateng

- Sabtu, 4 September 2021 | 05:38 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini di Pendopo Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/9/2021).  (ANTARA/HO-Kemensos)
Menteri Sosial Tri Rismaharini di Pendopo Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/9/2021). (ANTARA/HO-Kemensos)



JAKARTA, harianmerapi.com - Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) yang terhambat di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga menjadi perhatian serius Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.


Mensos kaget dengan temuan tersebut karena angkanya dinilai sangat besar.
Berdasar data, dari penyaluran PKH Tahap II, dari total 2.200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak dapat transaksi ada 1.825 KPM di Kota Semarang, dan untuk KPM BPNT di Kabupaten Semarang di bulan September ada 4.250 KPM belum tersalurkan.

"Kenapa besar sekali. Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan, dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu," kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (3/9/2021) malam.

Baca Juga: Pedagang di Batang Boleh Berjualan Hingga Pukul 21.00 WIB

Dalam pertemuan, hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Pendopo Kabupaten Semarang.

Dari hasil evaluasi, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut. Di antaranya, berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah.

Menurut keterangan TKSK, hal ini karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal.

Baca Juga: Kecelakaan Maut di Jalur Breksi, 5 Tewas

Terkait dengan permasalahan tersebut Risma meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.

Risma menekankan dalam Undangan-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Halaman:

Editor: Hudono

Artikel Terkait

Terkini

X