• Rabu, 20 Oktober 2021

Entaskan Kemiskinan Ekstrem Tak Cukup Hanya Melalui Bansos, Ini Alasan Menko PMK

- Jumat, 3 September 2021 | 12:35 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat mengecek pembangunan wilayah kumuh pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis (2/9/2021).  (ANTARA/HO-Kemenko PMK)
Menko PMK Muhadjir Effendy saat mengecek pembangunan wilayah kumuh pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis (2/9/2021). (ANTARA/HO-Kemenko PMK)


JAKARTA, harianmerapi.com- Guna menanggulangi kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui program bantuan sosial (bansos), melainkan juga harus dengan pendekatan lingkungan.

Penegakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (3/9/2021) siang.


"Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema," kata Muhadjir Effendy .

Baca Juga: Pemerintah Berkomitmen Tangani Sampah Plastik Melalui Kebijakan Strategis

Menurut Muhadjir kemiskinan ekstrem masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Ia menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan.

Muhadjir mengatakan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh atau slum.

 Baca Juga: Bantuan Oksigen Medis dari Industri Terus Mengalir, Kemenko Perekonomian Beri Apresiasi

Menurut Muhadjir untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni.

Muhadjir telah mengecek pembangunan wilayah kumuh pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis (2/9).

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X