"Tetapi jika kalah, resikonya nasabah tidak mendapatkan dana yang ditabung," kata dia.
Sedangkan untuk penyehatan, katanya, masih berupa wacana. Skema ini membutuhkan persetujuan dari DPRD. Nanti pemegang saham yakni Gubernur dan Bupati Temanggung menyuntikkan modal yang dibutuhkan BKK Pringsurat hingga dinyatakan sehat.
"Penyuntikkan dana ini diperlukan. Setelah sehat baru nanti nasabah boleh mengambil dana yang ditabung, tetapi secata bertahap," kata dia sembari mengemukakan berdasar hitungan dibutuhkan suntikan dana Rp 45 miliar untuk menyehatkan BKK Pringsurat.
Baca Juga: Sidang Praperadilan Mardani Maming ditunda, ini alasan KPK tidak hadir...
Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan mendukung keputusan pemegang saham mayoritas atau saham pengendali yakni Gubernur Jateng dengan 51 persen. Pihaknya memegang 49 persen.
"Keputusan ada di Gubernur, Kami menurut apa yang menjadi keputusan Gubernur," kata dia.
Seperti diketahui akibat adanya korupsi dan mal manajemen, BKK Pringsurat mengalami kerugian negara sekitar Rp114 miliar. Aset yang ada saat ini berkisar Rp 7 miliar berupa tanah dan gedung.
Sejumlah pinjaman belum tertagih dan uang tabungan nasabah belum dibayarkan. Sedangkan sejumlah tersangka korupsi telah dijebloskan ke penjara sedangkan yang lain masih proses hukum.*