Selepas dari tawanan itu dilakukan rekonsiliasi antara Soekarno-Hatta dan PDRI, sehingga tidak ada dualisme kepemimpinan.
Dengan pembeberan sejarah itu, Fadli Zon mengatakan jika PDRI tidak diakui, tidak disebut sama sekali dalam Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara, maka ada waktu tujuh bulan di mana Indonesia tidak memiliki pemerintahan.
“Itulah kenapa saya mengingatkan kepada jajaran pemerintahan, bahwa sejarah tidak boleh dibelokkan,” kata Fadli Zon.
“Kita tidak ingin ada manipulasi sejarah dan pembelokan sejarah, apalagi penghilangan peran dari para pejuang yang sangat berjasa,” tambahnya.*