JAKARTA,harianmerapi.com – Selain nama Soeharto, Fadli Zon juga mengingatkan peran penting sejarah PDRI terkait Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Menurut Fadli Zon, hal penting terkait Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara selain Soeharto adalah sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Hal itulah yang membuat Fadli Zon yakin, Keppres Tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara perlu dikoreksi.
Dikutip dari Kanal YouTube Fadli Zon Official, lulusan S3 Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia tahun 2016 itu menjelaskan alasannya.
Menurut dia, Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu tidak hanya menghilangkan peran Letkol Soeharto.
Namun juga menghilangkan sejarah penting Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Fadli Zon menjelaskan, PDRI didirikan di Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, dengan ibu kota di Bukittinggi.
PDRI dideklarasikan oleh Mr Sjafruddin Prawiranegara pada tanggal 22 Desember 1948 dan memerintah hingga 13 Juli 1949.
Pendeklarasian PDRI dilakukan tiga hari setelah terjadinya Agresi Militer kedua Belanda 19 Desember 1948.
Sementara ketika terjadi Agresi Militer kedua Belanda, Soekarno dan Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh lain seperti Haji Agus Salim ditawan Belanda.
Soekarno, Syahrir dan Haji Agus Salim ditawan di Prapat, dan Muhamad Hatta dibuang ke Menumbing di Bangka.
Baca Juga: Fadli Zon Desak BNPT Umumkan 198 Pesantren yang Diduga Terafiliasi dengan Jaringan Terorisme
Kemudian, Soekarno dan Haji Agus Salim juga dibuang ke Bangka.
“Jadi, selama periode itu (PDRI), Bung Karno dan Bung Hatta tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena statusnya adalah tawanan Belanda,” kata Fadli Zon.
Selain itu, Jawa juga menjadi bagian dari kabinet PDRI dengan tokohnya Jenderal Soedirman.
Sementara pihak Belanda di PBB yang diwakili oleh Van Royen, saat itu mengatakan Indonesia sudah tidak ada.
Dan, perwakilan Indonesia di PBB seperti LM Palaar, Sumitro Djojohadikusumo, Sudjatmoko, Soedarpo dan Charles Tambuh, berusaha meyakinkan pada dunia internasional, bahwa Indonesia masih ada.