HARIAN MERAPI – Penolakan terhadap rencana pembatasan kadar tar dan nikotin semakin menguat. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) bersama Pemerintah Kabupaten Temanggung kompak menyuarakan keberatan atas rancangan regulasi yang dinilai mengancam keberlangsungan petani tembakau nasional.
Ketua Umum DPN APTI, Agus Parmuji, menegaskan bahwa rencana pembatasan kadar tar 10 miligram dan nikotin 1 miligram tidak mempertimbangkan kondisi riil pertembakauan di Indonesia.
"Jika aturan itu diberlakukan, maka tembakau lokal dari berbagai daerah sentra seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, hingga Jawa Barat terancam tidak terserap industri," kata dia, Selasa (14/4/2026).
Baca Juga: Truk roti seruduk warung kopi di Terminal Kartasura, kendaraan milik pemandu lagu jadi korban
Dia mengatakan itu pada silaturahim dan halal bi halal APTI DPD Jawa Tengah yang dilangsungkan di Pendopo Makukuhan yang berada di lereng Gunung Sumbing di Desa Wonosari Kecamatan Bulu Temanggung.
Agus Parmudji mengungkapkan APTI telah melakukan berbagai langkah, mulai dari mengikuti rapat di kementerian hingga melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Pihaknya meminta agar regulasi tersebut dikaji ulang bahkan dibatalkan.
Dia menyoroti tingginya angka impor tembakau yang dinilai sudah melampaui batas kewajaran. Dari total produksi nasional sekitar 200 ribu ton, impor disebut telah menembus lebih dari 50 persen. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman serius bagi kedaulatan ekonomi petani.
Selain itu, petani juga dihadapkan pada persoalan klasik seperti kelangkaan dan mahalnya pupuk serta bahan pertanian lainnya yang semakin menekan biaya produksi.
Baca Juga: Inilah tiga kandungan dalam vape yang dapat memicu kanker
Sejalan dengan itu, Bupati Temanggung, Agus Setyawan, mengatakan pemerintah daerah memahami kegelisahan petani.
Ia menilai, jika pembatasan kadar tar dan nikotin diterapkan, maka akan berdampak langsung terhadap mata pencaharian petani, khususnya di Temanggung yang memiliki karakter tembakau dengan kadar di atas ketentuan yang tengah dibahas.
Pemkab Temanggung, lanjutnya, telah mengambil langkah resmi dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan dan kementerian terkait agar kebijakan tersebut ditinjau kembali. (*)