HARIAN MERAPI - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa urusan penyelesaian sampah jadi program kerjanya yang terdekat.
Menurutnya, regulasi penanganan masalah itu masih berbelit di tingkat birokrat sehingga perlu dipangkas.
"Masalah sampah ini menumpuk sampai setinggi gedung 28 lantai. Kita harus malu dengan negara lain yang sudah berhasil mengatasi sampah. Aturan tentang sampah harus dipangkas. Selama ini aturannya banyak sekali mulai pusat sampai ke kepala daerah sehingga sampah enggak beres," kata Zulhas saat mengisi materi di Seminar Nasional Jambore Muhammadiyah Aisyiyah di Grha Sunan Lawu Tawangmangu, Jumat (27/6/2025).
Baca Juga: Kronologi Insiden Truk Tak Kuat Menanjak Lalu Timpa Minibus di Boyolali, Diduga Kelebihan Muatan
Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua kementrian ikut menyeriusi tuntas sampah. Termasuk dirinya selaku menteri koordinator pangan ikut mengemban perintah itu.
Sebelum menginjak penanganan sampah, ia masih harus merampungkan program nasional makan bergizi gratis (MBG), kedaulatan pangan dan koperasi desa merah putih.
Sampai sekarang MBG baru menyentuh 5,5 juta penerima dari target 82 juta penerima. Guna mengakselerasi, pemerintah membangun dapur hybrid di satuan kerja.
Kemitraan dapur hybrid dapat menggandeng berbagai elemen terkait seperti paguyuban orang tua siswa hingga pondok pesantren.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah menarget stop impor beras pada 2026.
"Tahun lalu masij impor 3,8 juta ton beras. Sekarang stok kita masih 4 juta ton. Dulu kalau mau pupuk turun harus pakai 500 tandatangan dari gubernur, bupati, Mendag, menteri kehutanan dan banyak lagi termasuk BUMN. Sekarang kita pangkas. Dari pabrik pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan. Dari semula turunnya saat panen sekarang mau tanam. Soal rumitnya irigasi dan penyuluh, dipangkas. Dulu bikin sawah baru butuh 5-6 tahun sekarang optimalisasi kadi 6-7 bulan saja. Semua akam terwujud sehingga tahun depan enggak perlu impor beras," katanya.
Harga gabah Rp6.500 perkilogram merupakan keberhasilan pemerintah menyejahterakan petani. Pemerintah juga mengatur margin pantas bagi perusahaan penggilingan padi supaya tetap berbisnis sehat.
Pendukung program swasembada pangan selanjutnya pada pengadaan protein dari ikan dan daging. Zulhas tengah menggarap penggemukan sapi melalui pengadaan ternak usia bibit.
Baca Juga: 177 Koperasi Desa Merah Putih di Karanganyar digandeng BUMN untuk diajak kerjasama
Di hadapan relawan kebencanaan Muhammadiyah dan Aisyiyah, Zulhas mengajak mereka menyukseskan koperasi desa merah putih. Dalam 1,5 bulan, koperasi bentukan pemerintah ini harus terbentuk di 80 ribu desa di Indonesia.