HARIAN MERAPI - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) turut mengkaji pengembangan lahan dan bandara alternatif di Arab Saudi sebagai langkah untuk mewujudkan ibadah haji yang lebih terjangkau.
"Untuk mengatasi masalah ini, tercetus ide mengembangkan lahan dan bandara alternatif, apalagi jika ternyata ada miqat (lokasi berganti kain dan niat berihram yang dekat)," ujar Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, serta Analisis Portofolio BPKH Indra Gunawan dalam keterangannya yang dilansir dari ANTARA di Jakarta, Minggu (19/1).
Indra mengatakan faktor utama yang membuat durasi jamaah calon haji Indonesia di tanah suci begitu lama hingga 40 hari adalah panjangnya waktu tunggu keberangkatan dan kepulangan.
Baca Juga: Salut! Seorang Polisi di Salatiga Jawa Tengah Rela Tunda Berangkat Haji, Tabungan untuk Dirikan TPA
Sebab, infrastruktur yang terbatas di Bandara Jeddah dan Madinah serta mesti bergantian menunggu slot kedatangan/kepulangan jamaah negara lain. Sementara slot dan infrastruktur adalah kewenangan pihak GACA (General Authority of Civil Aviation) Arab Saudi.
Dengan lamanya masa tinggal di Arab Saudi itu berpengaruh pada biaya penyelenggaraan ibadah haji. Maka, pengurangan masa tinggal menjadi salah satu opsi sesuai dengan rekomendasi Panja Haji DPR RI 2025.
"Selain itu, tantangan lain juga muncul akibat aksesibilitas lebih dari 17.000 pulau dan 75.000 desa di Indonesia, serta 719 bahasa yang berbeda serta tingginya jumlah jamaah yang tidak memiliki akses keuangan memadai," kata Indra.
Baca Juga: Biaya Haji 2025 Turun Sesuai Harapan Presiden Prabowo
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub RI M. Mauludin mengatakan bandara yang tengah dikaji ini hanya memiliki dua runway dengan kapasitas terbatas.
Selain itu, bandara yang dimaksud hanya mampu menampung ratusan penumpang per jam, sehingga untuk kelaikudaraan bandara dan terminal haji ini perlu investasi lanjutan.
"Rencana jangka pendek yang diusulkan adanya gagasan untuk optimalisasi bandara eksisting di sana dengan sebelumnya berkonsultasi intens bersama Presiden, Kementerian/Lembaga/BUMN dan pemangku kepentingan terkait guna mengalihkan sebagian jamaah haji Indonesia ke sana sehingga mengurai titik konsentrasi tidak hanya bandara di Jeddah dan Madinah," jelasnya.
Baca Juga: Biaya Haji 2024 Ditetapkan Rp 93,4 Juta, Jemaah Hanya Bayar Rp 56 Juta, Begini Penjelasan BPKH
Sedangkan untuk jangka panjang, dibutuhkan investasi bagi pembangunan bandara, terminal, rumah sakit dengan kapasitas dan fasilitas yang lebih optimal.
Adanya ketersediaan terminal akan dapat mengurai durasi dan mobilisasi serta meringankan konsentrasi tenaga dan layanan kesehatan yang memadai untuk mendukung kebutuhan medis jamaah calon haji lansia.
Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU) Ramadhan Harisman mengatakan alternatif lahan dan bandara baru dianggap memiliki posisi strategis sebagai zona hub pelaksanaan haji di masa mendatang.