HARIAN MERAPI - Nama Sekretaris Desa Gajihan kecamatan Gunungwungkal ramai diperbincangkan banyak kalangan. H Noor Chamim SH yang juga menjadi ketua DGP8 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Pati, karena dianggap terlibat politik praktis, yakni menjadi timses capres Ganjar Pranowo.
Selain itu, ribuan baliho dan banner aneka ukuran, dengan foto Ganjar Pranowo dan Noor Chsmim tersebar, hampir di semua pelosok kabupaten Pati.
Ketika dikonformasi, H Noor Chamim mengaku sudah mendengar adanya pelaporan tersebut.
Baca Juga: Enam buah takwa orang beriman, di antaranya tidak takut dan tidak bersedih hati
"Tapi laporan itu pasti salah. Karena saya tidak masuk sebagai timses capres Ganjar Pranowo," ujarnya Kamis (27/7/2023)).
Ditemui saat mengawal pembukaan bazar UMKM di Mojoagung kecamatan Trangkil, Noor Chamim mengakui jika dirinya dan organisasi DGP8, senantiasa bergerak dan mendukung Ganjar Pranowo maju menjadi capres 2024-2029. "Ini hak politik kami" tegasnya.
"Tapi, kalau nanti pak Ganjar Pranowo sudah ditetapkan KPU RI sebagai capres, tentu saya tidak boleh menjadi timses. Karena saya sebagai perangkat desa, yang secara aturan, memang tidak bisa didaftar sebagai timses" tutur Noor Chamim.
Baca Juga: Petung Jawa weton Jumat Kliwon 28 Juli 2023, secara fisik meyakinkan untuk bekerja
Meski sudah mendapat informasi mengenai pihak yang melaporkannya ke Bawaslu Pati, namun Noor Chamim mengaku tidak perlu memberikan klarifikasi ke pelapor. "Mungkin karena pelapor tidak mengetahui peraturan pilpres" kata pria yang pernah bikin heboh Pati karena memberi hadiah tiga anaknya berupa mobil mewah, berharga miliyaran rupiah.
Dukung Ganjar Presiden ke delapan (DGP8), merupakan organisasi yang sudah memilik kepengurusan tingkat pusat, propinsi dan kabupaten se tanah air. Organisasi mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden yang nanti mengganti Jokowi.
Sementara itu, ketua Bawaslu Pati, Achmadi membenarkan adanya pihak yang melaporkan sekdes Gajihan yang dianggap sudah main di wilayah politik.
"Namun kami belum bisa melakukan penindakan secara hukum. Karena sampai saat ini, belum ada penetapan dari KPU RI masalah nama capres" ucapnya.
Menurut tokoh pergerakan buruh asal Trangkil ini, memasukki tahun politik 2024, kondisi di Pati masih aman. "Tidak ada gejolak masalah politik" kata Achmadi.(*)
