HARIAN MERAPI - Putusan MK tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK masih menimbulkan multi tafsir di masyarakat.
Sejumlah pakar hukum berpendapat putusan tersebut tidak berlaku surut yang artinya tidak berlaku untuk pimpinan KPK periode saat ini.
Namun ada pula yang berpendapat sebaliknya, sehingga masih menyisakan kontroversi.
Baca Juga: anggal 28 Mei 2023 matahari melintas di atas Ka'bah, cek arah kiblat sebelum terlewat!
Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK mengandung sifat multitafsir.
"Hakikatnya ini bukan merupakan pijakan konstitusional yang diberikan MK kepada pimpinan KPK saat ini, sebagai sebuah pranata serta transfer kewenangan transisi sampai dengan Desember 2024," kata Fahri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, sulit untuk membangun korelasi sebagai justifikasi dari putusan MK dalam perkara nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap keabsahan pimpinan KPK saat ini. Dalam putusan itu, tidak memberikan jalan keluar sebagai konsekuensi diterimanya permohonan ini.
Baca Juga: Petung Jawa weton Senin Kliwon 29 Mei 2023, ramah pada sesama, baik budi dan banyak keberuntungan
Fahri memandang pimpinan KPK saat ini belum tentu dapat menikmati berkah putusan MK. Dia meyakini putusan MK bersifat prospektif ke depan dan tidak retroaktif ke belakang.
"Dengan demikian, Presiden sebagai kepala negara akan diperhadapkan dengan suatu kondisi yang sangat problematis sehingga membutuhkan suatu kehati-hatian yang tinggi," jelasnya.
Ia melihat pertimbangan MK terkait dengan hal-hal transisi dalam putusan ini sangat sumir dan absurd.
Ketika membaca pertimbangan hukum maupun amar putusan yang dikaitkan dengan alibi perpanjangan pimpinan KPK saat ini, menurut dia, menjadi membingungkan.
"Inilah yang menimbulkan debat. Hal ini idealnya harus terantisipasi lewat putusan MK," ujarnya.
