MK kabulkan uji materi UU KPK, masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, ini konsekuensinya

- Jumat, 26 Mei 2023 | 11:00 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani.  (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani. (ANTARA/Putu Indah Savitri)



HARIAN MERAPI - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Dengan putusan MK, maka jabatan pimpinan KPK yang semula empat tahun menjadi lima tahun seperti pimpinan lembaga negara lainnya.


Menurut anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani putusan tersebut membawa konsekuensi terhadap UU MK.

Baca Juga: BABYMETAL Hentak ICE BSD, Penonton Kompak Bersorak dan Jingkrak-jingkrak


Arsul menilai bahwa dikabulkannya permohonan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK mempunyai konsekuensi terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan hakim MK.

"Putusan MK ini membawa konsekuensi tidak saja terhadap UU KPK, tetapi juga terhadap UU MK yang mengatur tentang masa jabatan hakim MK," kata Arsul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sebab dalam putusan tentang masa jabatan pimpinan KPK, Arsul menyebut MK menekankan prinsip-prinsip keadilan terkait dengan masa jabatan pada lembaga-lembaga negara independen yang dinilai constitutional importance (memiliki derajat yang sama pentingnya dengan lembaga-lembaga yang eksplisit disebutkan dalam UUD).

Baca Juga: Bareskrim Periksa Nindy Ayunda Sebagai Saksi Hari ini

Atas prinsip keadilan itu, lanjut dia, MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sebagaimana masa jabatan pimpinan atau komisioner pada lembaga-lembaga negara serupa lainnya.

"Selain itu, MK menganggap bahwa penetapan masa jabatan pimpinan KPK yang hanya empat tahun itu dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang pembuat UU, dalam hal ini DPR dan Pemerintah," ujarnya.

 

Sehingga, ujarnya lagi, DPR dan Pemerintah yang saat ini tengah membahas RUU Perubahan keempat UU MK harus menyesuaikan pula masa jabatan hakim MK dengan mengembalikan kepada UU awalnya, yakni lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali lagi dengan masa jabatan yang sama.

Baca Juga: Mimpi Tinggal Mimpi, GOR Kridanggo Salatiga Cikal Bakal Sport Center Justru Mangkrak Jadi Rumah Hantu

"Saat ini kan hampir semua hakim MK sudah menjabat di atas lima tahun, bahkan sudah ada yang 10 tahunan," ucapnya.

Menurut dia, penyesuaian masa jabatan hakim MK diperlukan agar prinsip keadilan ditegakkan serta DPR dan Pemerintah tidak dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang pembuat UU, sebagaimana yang menjadi pertimbangan MK dalam memutuskan masa jabatan pimpinan KPK.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X