HARIAN MERAPI - Kemacetan parah jalan nasional Pantura Timur Pati-Rembang Jateng, akhirnya menarik perhatian dewan.
Anggota DPR RI, Riyanta SH menilai, kemacetan di Jalan Pantura Timur dipicu akibat kondisi jalan yang rusak, sebagai akibat pengoperan kontrak hingga tangan keempat.
Selain itu sistem pengadaan barang jasa pemerintah dalam proyek Jalan Pantura Timur jauh dari standar SNI.
Baca Juga: 17 Korban tewas akibat kebakaran pipa BBM Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara, 2 diantaranya anak-anak
Akibat kerusakan jalan, menyebabkan kemacetan arus lalulintas Pati-Rembang, sejauh 30 kilometer.
Perjalanan untuk menempuh dua kota tersebut, sampai memerlukan waktu 10 jam.
Karena kendaraan terhenti total, mulai Taman Kartini Rembang sampai ring road Kota Pati.
"Kondisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten di wilayah eks Karesidenan Pati (Rembang, Blora, Grobogan dan Pati), dalam keadaan rusak. Ini sangat memprihatinkan, dan memalukan," kata Riyanta, Jumat (3/3/2023).
Baca Juga: KPK akan klarifikasi LHKPN, si pemilik gaya hidup mewah Eko Darmanto
Menurut mantan anggota Polri yang kini duduk di kursi Komisi II DPR RI dari FPDIP, kerusakan jalan pantura disebabkan struktur tanah yang kurang baik (lembek).
Selain itu faktor perencanaan dan pengerjaan yang amburadul, dan pengawasan yang lemah.
"Kerusakan diakibatkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang di bawah standar," tuturnya.
Riyanta menyebutkan, penurunan penawaran pekerjaan kontruksi termasuk jalan, bisa mencapai di atas 20 persen dari pagu anggaran.
Baca Juga: Catat! Apa saja janji Erick Thohir seusai terpilih jadi Ketua Umum PSSI?
Sedangkan dalam merencanakan anggaran biaya saat ini secara normatif diatur SNI, yang di dalamnya, perhitungannya sangat rigit.
Ketika harga penawaran terendah yang dimenangkan, maka secara teknik dan ekonomi, tidak mungkin akan menghasilkan kualitas pekerjaan sesuai spek teknis.
Apalagi pengawasannya yang sangat lemah, biasanya pengawas dikasih uang mingguan atau persentase dari besaran kontrak.
"Jika dibandingkan dengan dasar perencanaan sebelum reformasi, yang saat itu menggunakan BOW, masih diberikan koefisien harga sampai 15 persen, tetapi untuk sekarang koefisien harga tidak ada, penurunan penawaran sampai di atas 20 persen," kata Riyanta.
Baca Juga: Bejat! Ayah setubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur
Disinyalir, dalam praktik pengerjaan di lapangan, pemenang tender sebagai kontraktor utama tidak dikerjakan sendiri, tetapi menggunakan sub kontraktor.
