Baca Juga: Benarkah PP Tunas mampu wujudkan ruang digital aman anak, begini penjelasan Wamenkomdigi
Salah satunya yakni pembangunan fasilitas transportasi yang tidak mengikutsertakan unsur pemerintah di dalamnya.
"TNI menggelar latihan terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Sjafrie.
Hal tersebut dinilai Sjafrie sangat merugikan negara karena pemerintah tidak bisa memantau langsung aktivitas apa saja yang dilakukan di bandara IMIP.
Dia menegaskan bahwa tidak ada konsep "negara dalam negara" yang berlaku di Indonesia. Karenanya dia memerintahkan jajaran TNI untuk memperketat pengawasan segala bentuk fasilitas transportasi untuk mencegah terjadinya aktivitas ilegal yang merugikan negara.(*)
