Pengamat Soroti Longgarnya Pengawasan Pembangunan IKN, Pertanyakan Kelola Anggaran hingga Kualitas Bangunan

photo author
- Kamis, 6 November 2025 | 22:00 WIB
Pengamat sebut pembangunan IKN minim pengawasan, bisa berpotensi tindakan korupsi.  (Instagram/ikn_id)
Pengamat sebut pembangunan IKN minim pengawasan, bisa berpotensi tindakan korupsi. (Instagram/ikn_id)

Rencana Pembangunan IKN di Tahap II Habiskan Rp11,6 Triliun

Di bawah pengawasan Badan Otorita IKN, pembangunan tahap II dimulai pada November 2025 dengan untuk kompleks legislatif dan yudikatif dengan total anggaran sekitar Rp11,6 triliun.

Anggaran Rp8,5 triliun (2025–2027) mencakup untuk Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya termasuk dalam kompleks legislatif dengan luar area 42 hektare.

Baca Juga: Konsumsi MBG maksimal dua jam setelah dibagikan, begini saran ahli gizi

Kemudian Rp3,1 triliun dengan luas area 15 hektare untuk yudikatif yang akan dibangun untuk gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. *

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Husein Effendi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB
X