Bangunan Serupa Lift di Pantai Kelingking Tuai Sorotan, Lihat Lagi Kata Gubernur Koster soal Lemahnya Perizinan

photo author
- Rabu, 29 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Menyoroti viralnya rangka bangunan lift kaca di kawasan Pantai Kelingking, Bali.  (Instagram.com/@pembasmi.kehaluan.reall)
Menyoroti viralnya rangka bangunan lift kaca di kawasan Pantai Kelingking, Bali. (Instagram.com/@pembasmi.kehaluan.reall)

Kendati demikian, muncul dugaan proses perizinan proyek ini tidak melibatkan kajian lingkungan secara menyeluruh.

Terlebih, sebagian pihak mempertanyakan apakah izin pembangunan benar-benar mempertimbangkan aspek geoteknik, konservasi, hingga keindahan di kawasan wisata.

Tebing Menawan yang Terancam Rusak

Pantai Kelingking dikenal dengan panorama tebing kapur menyerupai kepala dinosaurus dan hamparan pasir putih yang kontras dengan birunya laut.

Baca Juga: Banjir rendam jalur rel di Semarang, sebanyak 16 perjalanan kereta api dibatalkan

Selama bertahun-tahun, kawasan ini menjadi primadona pariwisata Bali. Karena itu, rencana pembangunan lift kaca setinggi 182 meter dianggap sebagian pihak sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap kelestarian alam.

Terlebih, terdapat potensi gangguan yang ditimbulkan proyek ini terhadap struktur batu kapur di Kelingking.

Hal itu lantaran adanya beban konstruksi logam yang besar dapat mempercepat erosi dan menimbulkan retakan baru pada lapisan tebing.

Tanggapan Pengelola dan Pemerintah

Baca Juga: Banjir rendam jalur rel di Semarang, sebanyak 16 perjalanan kereta api dibatalkan

Sebelumnya, pihak pengelola proyek menyatakan pembangunan lift kaca telah melalui kajian lingkungan serta menggunakan material ramah lingkungan.

Menurut mereka, tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan keselamatan dan kenyamanan wisatawan tanpa mengorbankan keindahan alam.

Di tengah ramainya reaksi keras terkait proyek itu, publik kini kembali menyoroti pernyataan Gubernur Bali, I Wayan Koster yang pernah angkat bicara mengenai lemahnya pengawasan Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) yang kerap menimbulkan persoalan serupa di sejumlah wilayah.

Baca Juga: Kementerian Haji dan Umrah pastikan sistem pembagian kuota haji tahun 2026 transparan dan adil

“Saya sudah mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pansus TRAP di sejumlah wilayah serta tindakan sesuai kewenangan," kata Koster dalam pernyataan resminya, pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Husein Effendi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X