Salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi perilaku Moral Hazard. Pemerintah, dengan dukungan politik yang sangat kuat di parlemen, cenderung dimanfaatkan untuk menjadi program bancakan.
Maka, pengawasan yang ketat dan menyiapkan berbagai perencanaan yang bisa memudahkan implementasi teknis di lapangan menjadi keniscayaan.
Tingginya sentiment publik di semua platform media sosial adalah cermin lemanhya mitigasi risiko yang dimiliki oleh pemerintah saat ini.
4. Melakukan reshuffle pada kementrian yang dianggap gagal dalam melakukan kinerja
Baca Juga: Pemkab Karanganyar Salurkan Rp704 Juta Bantuan untuk Santri dan Guru Pesantren di Hari Santri 2025
Dalam menjalankan pemerintahan, evaluasi kinerja kementerian merupakan langkah penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.
Reshuffle atau perombakan kabinet menjadi salah satu mekanisme strategis yang sering digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama apabila terdapat kementerian yang dianggap gagal mencapai target atau mengalami stagnasi selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasil dari analisis percakapan di media sosial, publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap kabinet yang direshuffle untuk membawa perubahan positif.
Kegagalan suatu kementerian dapat menimbulkan kekecewaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Melalui reshuffle, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam merespons kritik dan memperbaiki kinerja demi kepentingan rakyat.
Namun, jangan juga hal ini menjadi alat untuk bagi-bagi kekuasaan.
5. Menghentikan Semua Tindakan Represif dan Kriminalisasi Kepada Rakyat
Baca Juga: Sehat Dikonsumsi, Pemprov Jateng Sulap Air Payau Menjadi Air Bersih
Menguatnya narasi reformasi Polri di media sosial adalah pertanda bahwa ada problem serius di tubuh institusi Polri dalam mengayomi, melindungi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
