HARIAN MERAPI - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengingatkan Trans7 mengenai kiai dan pesantren, terlebih setelah adanya tayangan program Xpose.
Tayangan tersebut dinilai tidak mendidik dan melecehkan martabat ulama, yakni terhadap kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Anwar Manshur.
“Karisma kiai tidak bisa dipermainkan. Jangan asal memberikan narasi tanpa memperhatikan isi dan dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Anggia dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Selain itu, dia mengingatkan agar semua pihak, terutama media agar menghormati para ulama dalam pembuatan kontennya.
Menurut dia, tanpa pondok pesantren, dunia pendidikan di Indonesia tidak akan berkembang seperti sekarang.
Baca Juga: 39 rumah di Temanggung rusak diterjang angin kencang
“Kiai dan pesantren adalah benteng moral bangsa, bukan objek sensasi media,” katanya seperti dilansir Antara.
Oleh sebab itu, dia meminta manajemen Trans7 harus meminta maaf secara terbuka, dan menarik tayangan terkait Ponpes Lirboyo tersebut.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dalam keterangan video mengatakan pihaknya meminta maaf terhadap konten pada program Xpose tersebut.
“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Manshur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, santri, dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo,” kata Andi.
Baca Juga: PT Railink Gelar Edukasi Generasi Muda untuk Peduli Keselamatan Transportasi Publik
Ia melanjutkan, ”Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi dari pihak luar. Namun, kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Manshur pada Senin (13/10) malam.”
Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah mengatakan pihaknya akan mengambil sikap tegas terhadap tayangan Trans7 tersebut.
“Tentu ini akan dibawa ke sidang pleno. Di situ kami tentukan sikap apa yang akan diberikan KPI secara kelembagaan terkait kasus ini,” kata Ubaid, panggilan akrabnya, di Jakarta, Selasa.(*)
