HARIAN MERAPI - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan bangunan pendidikan, termasuk pondok pesantren di Indonesia.
Evaluasi kelayakan konstruksi bangunan fasilitas pendidikan tersebut menjadi atensi pemerintah merespons peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/9/2025).
“Ambruknya bangunan ponpes Al Khoziny di Sidoarjo menjadi bencana non-alam akibat kegagalan teknologi dengan korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025. Ini harus menjadi perhatian kita semua agar tidak terjadi lagi di kemudian hari,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Baca Juga: Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes: Perjuangan untuk Lolos Piala Dunia 2026 Belum Berakhir
Aspek keamanan infrastruktur bangunan pendidikan pasca-insiden yang menewaskan 67 orang santri tersebut menjadi pokok pembahasan dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Pratikno dalam rapat tersebut juga menegaskan kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Basarnas dan pemerintah daerah harus saling bersinergi demi memastikan seluruh bangunan pendidikan memiliki struktur yang aman dan layak.
“Perlu dilakukan penguatan koordinasi antarinstansi, agar setiap proses pembangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan dapat memenuhi persyaratan teknis serta diawasi secara ketat,” ujarnya.
Pratikno mengapresiasi langkah cepat tim SAR gabungan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap santri Al Khoziny yang menjadi korban bangunan ambruk.
Ia menyebut penanganan darurat yang dilakukan sejak hari pertama menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons setiap bencana dengan cepat.
"Keselamatan anak-anak di sekolah dan pesantren adalah prioritas utama. Tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih memperhatikan keamanan bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” ujarnya. *
