HARIAN MERAPI - Sidang pansus Hak Angket DPRD Pati ke 12 yang mengundang Bupati Sudewo, Kamis (2/10/2025) malah anti klimaks.
Hal itu terlihat saat pendalaman materi. Anggota pansus terlihat hanya memposisikan diri sebagai penyalur materi yang didapat ketika rapat sebelumnya, dengan pihak pelaksana (OPD, RSUD Sowondo atau lembaga Baznas dan Pasopati).
Waktu tiga jam rapat, nampak lebih didominasi perdebatan antara Bupati Sudewo melawan pendapat H Muhamadun (FPKB).
Sementara anggota yang lain, juga mengajukan pertanyaan, namun kerap didahului dengan kalimat "bagaimana menurut pak bupati".
Sebelumnya, Bupati H Sudewo nampak dikawal pejabat dan pendukung untuk menuju tempat rapat pansus.
Baca Juga: Telisik Insiden Hunian Pekerja IKN Terbakar: Sebelumnya Jadi Pusat Logistik, 700 Orang Direlokasi
Di luar gedung sempat terjadi ketibutan kecil. Untuk melerai keadaan, Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi harus turun tangan secara langsung.
Polresta Pati menerjunkan ratusan personel untuk mengamankan rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati.
Pengamanan melibatkan seluruh fungsi kepolisian, baik terbuka maupun tertutup. Yakni mencakup jajaran Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Samapta, Polairud, hingga unit Dalmas dan Raimas, serta perbantuan Brimob Polda Jateng.
Kombes Jaka Wahyudi menyatakan pengamanan tidak hanya difokuskan pada ruang sidang saja. Tetapi juga arus lalulintas di sekitar kantor DPRD Pati.
Sebagaimana diberitakan, pasca demo besar 13 Agustus yang menentang kenaikan PBB-P2, membuat DPRD Pati membuat pansus hak angket.
Pansus akan bertugas sampai 6 Nofember mendatang. Masyarakat sanfat menunggu, apakah rekomendasi pansus jadi diajukan ke Mahkamah Agung. (*)
