HARIAN MERAPI - Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cermin penyelenggaraan pemerintahan.
"Melalui laporan ini, dapat terlihat apakah penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang berlangsung efektif, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Damar Prasetyono, Selasa (30/9).
Dia mengibaratkan LPPD sebagai rapor. LPPD menunjukkan nilai tata kelola pemerintahan. Jika baik, kepercayaan masyarakat tumbuh. Sebaliknya, jika buruk, integritas akan dipertanyakan.
Baca Juga: Pengadilan Tinggi Medan Perkuat Vonis Mati Empat Terdakwa Kurir 40 Kilogram Sabu-sabu
Senin digelar Forum Group Discussion (FGD) di Pendopo Pengabdian Magelang. Kegiatan bertajuk Optimalisasi LPPD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 itu diikuti unsur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat penyusun data, tim penyusun LPPD dan LKPJ, serta anggota DPRD Kota Magelang.
Narasumber yang hadir antara lain Prof. Gabriel Lele dari Universitas Gadjah Mada, anggota DPRD Kota Magelang Nella Karnela dan Ig. Marji Nugroho.
Damar menyoroti sejumlah tantangan dalam penyusunan LPPD, mulai dari ketidaksesuaian data antar-perangkat daerah, keterlambatan penyampaian laporan, hingga pemahaman teknis yang belum merata.
Dia meminta para kepala OPD menjadikan penyusunan LPPD sebagai prioritas strategis, memperkuat koordinasi, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Pemda DIY Minta Aturan Pelaksanaan MBG 2026 Diperjelas
“Kita tidak bisa lagi menganggap keterlambatan dan ketidakakuratan data sebagai hal yang lumrah. Setiap perangkat daerah harus aktif menyampaikan data dan pengalaman agar forum ini menghasilkan rekomendasi yang utuh,”kata Damar.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Catur Budi Fajar Sumarmo, menyampaikan forum ini bertujuan meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas penyusunan LPPD dan LKPJ.
“FGD ini menjadi sarana menyamakan persepsi antar-OPD, menghasilkan rekomendasi konkret, sekaligus memperkuat monitoring dan evaluasi pencapaian indikator kinerja,” kata Catur.
Baca Juga: Bung Kus Sebut Indra Sjafri Pilihan Tepat Hadapi SEA Games 2025
Melalui forum tersebut, pihaknya berharap lahir langkah-langkah perbaikan konkret dalam penyusunan LPPD dan LKPJ, sehingga semakin kredibel, akuntabel, dan bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik. *
