Menkeu Purbaya Pantau Ketat Anggaran MBG, Siap Limpahkan ke Bansos Lain kalau BGN Gagal Serap Maksimal

photo author
- Sabtu, 20 September 2025 | 07:00 WIB
Menkeu Purbaya (kiri) akan awasi penyerapan anggaran pelaksanaan MBG hingga ajak Kepala BGN (kanan) rutin laporan ke publik. ( Instagram/menkeuri - badangizinasional.ri)
Menkeu Purbaya (kiri) akan awasi penyerapan anggaran pelaksanaan MBG hingga ajak Kepala BGN (kanan) rutin laporan ke publik. ( Instagram/menkeuri - badangizinasional.ri)

“Dia (Prabowo) bilang, ‘Saya oke, boleh, bagus,’” imbuhnya.

Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyerapan MBG bisa lebih cepat.

“Kalau tidak ada sanksi ya mereka santai-santai aja. Ini stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat, ditambah lagi uangnya, tapi hitungan kita tidak mungkin kelihatannya, maka kita mau lihat dan perbaiki. Kita bantu kalau bisa,” terangnya.

Rencana Serapan MBG hingga November

Baca Juga: Program Pemberdayaan BRI Antar UMKM Jahit Rumahan Sukses Hasilkan Omzet Miliaran Rupiah hingga Jangkau Pasar Eropa

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada perlambatan penyerapan di awal program berjalan.

“Januari itu kan hanya 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), itu penyerapannya berapa? Hanya Rp190 miliar, tapi hari ini sudah 8.344 (SPPG), ini sudah Rp 8,3 triliun,” kata Dadan kepada awak media di kantor BGN, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 September 2025.

BGN, menurut Dadan, juga tengah mengejar target agar akhir September sudah memiliki 10 ribu dapur aktif, sehingga pada awal Oktober sudah menyerap anggaran sebesar Rp10 triliun.

Kemudian, pada bulan Oktober BGN menargetkan ada 20 ribu SPPG dengan penyerapan anggaran di bulan November menjadi Rp20 triliun.

Baca Juga: Aturan satu orang hanya miliki satu akun medsos mungkinkah diterapkan?

Purbaya: Sisir K/L Lambat dan Ajak Kepala BGN Laporan Publik

Sebelumnya, saat rapat kerja perdananya usai dilantik menjadi Menteri Keuangan bersama DPR, Purbaya menyatakan akan membentuk tim khusus untuk memastikan penyerapan anggaran program yang dijalankan pemerintah.

Ia menyebut bahwa saat ini, beberapa program masih lamban dalam penyerapan, sehingga butuh pihak yang akan terjun langsung untuk memonitor.

Baca Juga: Kasus CSR BI-OJK, KPK panggil 23 pemilik tanah sebagai saksi

“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” kata Purbaya di hadapan DPR pada 10 September 2025 lalu.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Husein Effendi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB
X