HARIAN MERAPI - Salah satu penyebab munculnya rencana aksi demo, disebabkan mampatnya komunikasi antara Bupati Pati, H Sudewo ST MT dengan tokoh dan kelompok masyarakat.
Sementara itu, menjelang aksi demo, kini berseliweran kabar yang menyebutkan jika para perantau asal Pati, akan ikut bergabung di Alun-Alun pada Rabu (13/8/2025).
Keterangan yang dihimpun mengungkapkan, ketika melakukan dialog dengan sebuah ormas Islam, Senin (11/8/2025), Bupati Sudewo sempat mengaku merasa kaget.
Baca Juga: Kaget, Pria Paruh Baya Berlumuran Darah, Lompat dari Atas Jembatan Surokarsan Yogya
Karena, sebenarnya banyak lembaga dan tokoh masyarakat yang minta audiensi namun bupati tidak pernah menerima surat permohonan.
"Ini menandakan ada kelompok yang ingin menutup komunikasi bupati dengan masyarakat," ucap sumber wartawan.
Ketua Sedulur Sudewo Selawase (S3), Fatkurochman mempertanyakan komitmen penyelenggara aksi demo, yang sebelumnya menyatakan hanya menerima donasi dalam bentuk barang. Namun kenyataannya menerima bantuan transfer dana.
"Ada dugaan kordinator aksi demo telah membuka peluang menerima donasi berupa tranferan dana. Bukti nomer rekening tersebar luas," tuturnya.
Baca Juga: Dugaan pelanggaran perkara Tom Lembong, Komisi Yudisial bentuk tim analisis pelajari putusan hakim
Rencana demo menuntut penurunan pajak, tambahnya, sudah tidak murni lagi. Karena disusupi kepentingan politik.
"Sebaiknya agenda demo diubah saja. Diganti menjadi syukuran menyambut Hari Jadi Pati dan HUT RI 2025. Sehingga masyarakat tetap gembira," kata Fatkurochman.
Sementara itu, untuk meredam aksi demo, Bupati Sudewo terus melakukan pendekatan ke ormas dan tomas. Seperti yang dilakukan di pendopo kantor kabupaten, Senin (11/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sudewo didampingi Wabup Risma Ardhi Candra, Kapolresta Kombes Jaka Wahyudi SH SIK MSi, Dandim 0718, Ketua PN Pati, perwakilan DPRD Pati Endah Wahyuningati, Plt Sekda Riyoso.
Baca Juga: Aturan royalti perlu diperjelas dengan regulasi tegas agar beri perlindungan hukum
Kemudian ada juga Asisten 1 Prov Jateng Iwanuddin Iskandar SH MHum, Kepala PolPP Prov Jateng Drs Budi Santoso MSi, Kesbangpol Prov Jateng Haerudin SH MH, Sekda Pati, Riyoso, serta sejumlah pejabat lainnya.
Bupati Sudewo mengatakan jika pertemuan merupakan bentuk konsolidasi antara pemkab dan tokoh masyarakat, dengan tujuan menjaga ketertiban dan kondusivitas wilayah.
Situasi kondusif sangat penting demi kelancaran pembangunan dan perekonomian Kabupaten Pati..Karena jika tidak kondusif akan merugikan masyarakat serta menghambat masuknya investor.
Baca Juga: Kerugian negara di kasus kuota haji ditaksir capai Rp691 miliar
Pemkab Pati terbuka menerima masukan dari masyarakat, selama masukan tersebut bersifat membangun.
Adanya isu pihak yang mencoba mengadu domba terkait kebijakan pemerintah daerah, Bupati Pati mengimbau tokoh masyarakat dan perangkat desa agar pada tanggal 13 Agustus 2025 dapat berperan aktif meredam situasi, menjaga agar gelombang massa dari desa tidak semakin membesar, serta mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah demi menjaga kondusivitas Kabupaten Pati.
Sedang kelompok pendukung Bupati Sudewo lainnya, yakni Niam atau yang biasa dipanggil mBah Wo, mendesak agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berani menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan keputusan bupati tentang penurunan pajak.
Baca Juga: Kawasan heritage pabrik gula Sondokoro tampil dengan wajah baru dengan tajuk New Sondokoro Heritage
"Sehingga masyarakat Pati bersatu, tidak terpecah belah oleh isu-isu yang dapat memicu gesekan," tegasnya. *