HARIAN MERAPI - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian terhadap status wilayah empat pulau yang sebelumnya dipermasalahkan, meskipun pembahasan mengenai itu berada dalam ranah atau domain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Prasetyo mengungkapkan hal tersebut setelah Presiden Prabowo memimpin langsung rapat terbatas di tengah lawatan kenegaraan ke Rusia, melalui konferensi video, guna membahas dinamika empat pulau di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara.
Baca Juga: Sengketa Empat Pulau Ditetapkan Masuk Wilayah Aceh, Gubernur Sumut Bobby Nasution Legawa
"Memang ini domainnya Mendagri, ya kan? Kep- (Keputusan)-nya Kepmendagri, tadi juga sudah diberikan penjelasan runutnya," kata Prasetyo dilansir dari ANTARA di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (!7/6).
Namun demikian, Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap status empat pulau yang sebelumnya menjadi polemik.
Meski tidak sedang berada di Jakarta, Presiden Prabowo pun tetap memimpin rapat terbatas itu bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, beserta Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, melalui sambungan konferensi video di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Istana Bantah Isu Pemprov Sumut Ingin Ambil Empat Pulau yang Disengketakan
"Ini menjadi 'concern' dari Bapak Presiden, ya, memang tanggungjawabnya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Apa pun permasalahan, ya, dia 'concern' untuk kita cari jalan keluar sesegera mungkin," kata Prasetyo.
Adapun dalam ratas tersebut, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf melakukan penandatanganan "Kesepakatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang".
Baca Juga: Pemerintah putuskan 4 pulau sengketa masuk wilayah Aceh, begini pertimbangannya....
Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta.
Melalui konferensi video, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya kira prinsip bahwa kita satu, karena NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita, tapi Alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama penyelesaian, saya kira baik sekali," kata Presiden Prabowo.*
