HARIAN MERAPI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan setidaknya empat pengerjaan proyek kurang volume dan harga satuan di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian yang dilakukan.
Ketua Fraksi PPP dan PAN DPRD Kabupaten Temanggung Slamet Eko Wantoro mengatakan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan audit yang telah dilaksanakan dan pembengkakan biaya yang tidak sesuai.
"Yakni, kekurangan volume dan harga satuan diantaranya paket pekerjaan belanja barang dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 85,4 juta," kata dia.
Selain itu kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas 11 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada DPUPR sebesar Rp233,5 juta.
Baca Juga: Kemenag diminta evaluasi kinerja dan rekrutmen petugas haji, begini alasannya...
Dan kekurangan volume atas 10 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada 4 OPD yaitu pada perangkat daerah Dindikpora, Dinkes, Diskopindag dan DPPPAPPKB.
"Terkadi pula keterlambatan pelaporan atas dana hibah hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), KONI dan KNPI. Sehingga agar menjadi perhatian karena dari realisasi anggaran masih ada SilPa," kata dia.
Slamet menyampaikan itu pada sidang paripurna dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, Kamis (12/6).
Ketua Fraksi PDIP Gunawan Adi Purnomo mengatakan bupati harus menjelaskan pelaksanaan belanja hibah daerah kepada badan atau lembaga sebab terdapat permasalahan.
Baca Juga: Tegas cabut izin tambang Raja Ampat, Wakil Ketua DPRD DIY: Suara rakyat suara Prabowo
Dijelaskan dari sisi belanja daerah pelaksanaan belanja hibah pada badan atau lembaga belum tertib yakni masih ditemukan pelaksanaan belanja hibah yang belum tertib khususnya dalam hal penetapan lembaga penerima hibah secara berulang tanpa dasar penetapan yang sah yang.
"Pertanggungjawaban sisa hibah belum tertib, banyak sisa dan hibah yang digunakan kembali tanpa prosedur yang sesuai, seperti di KONI, KORMI, KNPI tanpa adanya permohonan ke pemerintah daerah," kata dia.
Fraksi Partai Gerindra juga menyampaikan kritikannya atas kinerja pemerintah hingga ada kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi teknis serta pengelolaan aset yang belum optimal termasuk pemanfaatan lagi dan ternak bergulir.
Fraksi Gerindra mendesak agar Bupati Temanggung mengambil langkah-langkah tegas dan sistematis untuk menindaklanjuti temuan tersebut termasuk melakukan evaluasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan dimaksud.
Baca Juga: RKP dan DEMA UIN Suka gelar konggres dan deklarasi refleksi bulan Pancasila
