Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid yang berhalangan hadir dalam videonya menekankan Bahwa pemerintah mendukung pengembangan AI dengan pelibatan berbagai pihak.
Seperti halnya misi CONNEXT 2025, Meutya mengatakan bahwa inovasi harus lahir dari masyarakat yang hidup Bersama dan berinovasi dalam ekosistem digital itu sendiri.
“Pemerintah mendukung pengembangan AI secara bertanggungjawab dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan yang baik hanya akan efektif bila kita bangun Bersama-sama oleh mereka yang hidup bekerja dan berinovasi di dalam ekosistem digital itu sendiri. Untuk mengoptimalkan potensi AI, pemerintah telah menetapkan lima prioritas strategis nasional yaitu peningkatan layanan kesehatan, efisiensi birokrasi, Pendidikan talenta digital, pengembangan kota pintar dan ketahanan pangan berbasis teknologi,” ujar Menteri Komunikasi Digital RI Meutya Hafid dalam video untuk CONNEXT 2025.
Senada dengan Komdigi, pemerintah kota Bandung yang diwakili Wakil Walikota Bandung Erwin Affandi menyambut optimis adaptasi dengan AI. Ia menyatakan akan mendukung kolaborasi yang luas bagi komunitas teknologi untuk berpartisipasi dalam merancang solusi kota. Ia menyatakan bahwa kota Bandung siap menghadapi tantangan ke depan dengan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Kami percaya inovasi terbaik lahir dari partisipasi masyarakatnya. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, komunitas, akademisi dan tentunya para pelaku industri. Maka diharapkan CIITCOM CONNEXT 2025 menjadi katalisator lahirnya solusi-solusi inovatif dan kolaborasi lintas sektor yang konkret,” kata Erwin.
Kewaspadaan dan Antisipasi
Sementara itu dunia usaha mendukung penuh adopsi AI yang lebih luas, meskipun tetap memperingatkan sejumlah potensi yang tidak baik misalnya dijualnya produk-produk AI Indonesia nantinya ke luar negeri.
Penjualan produk AI ke luar negeri berpotensi membuat kita dipetakan oleh pihak luar karena AI dikembangkan berdasarkan big data yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh Soegiharto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) Soegiharto Santoso.
Baca Juga: Polresta Yogya dan Polsek Turi Ungkap Peredaran Uang Palsu, Amankan Lima Pelaku, Ini Modusnya
“Kita contohkan dalam kasus misalnya QRIS itu memuat berbagai macam data transaksi,dan pola konsumsi satu negara. Saat ini ada intensi menggantikan QRIS dengan mekanisme dari luar negeri yang menyebabkan data bisa bocor ke pihak luar," ujar Soegiharto.
"Ke depan apabila pengusaha kita mengembangkan AI untuk mendukung pendidikan, pertanian dan perikanan, jangan sampai kemudian dijual ke pihak luar hanya karena jumlah uang. Hal ini karena mereka akan menguasai data-data masyarakat Indonesia dan dapat memetakan kita,” lanjutnya. *
