HARIAN MERAPI - Tahun 2025 ini Pemkot Salatiga bakal mengalami kekosongan sejumlah kepada dinas dan setingkat eselon II. Mereka bakal pensiun bersama dan secara berurutan pada bulan-bulan mulai Mei hingga Desember 2025.
Dua di antara pejabat yang pensiun di bulan yang sama yakni, di bulan Desember adalah Staf Ahli Walikota, Martini dan Asisten II Sekda Salatiga, BPH Pramusinta.
Prediksi bulan pensiun tujuh pejabat di Pemkot Salatiga di tahun 2025, di antaranya Kepala Kesbangpol Valentino Hari Wibowo, kemudian disusul Kepala DP3KB, Yuni Ambarwati, Kepala Dinas Perdagangan Salatiga, Kusumo Aji pada bulan Juli 2025.
"Saya pensiun pada bulan Juli 2025 ini Mas,” kata Kepala Dinas Perdagangan Salatiga Kusumo Aji kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).
Baca Juga: Tahukah Anda ciri ginjal yang sehat dan sakit, kenali berikut ini
Kemudian pada bulan Agustus 2025, yang memasuki pensiun adalah Kepala Dinas Pendidikan, Nunuk Dartini dan disusul pada Oktober 2025 adalah pejabat struktural tertinggi di Pemkot Salatiga, yakni Sekda Salatiga, Wuri Pujiastuti memasuki masa pensiun.
Selanjutnya di penutup atau akhir tahun 2025 pada bulan Desember akan pensiun dua pejabat teras di Pemkot Salatiga, yakni Asisten II dan Staf Ahli Walikota.
“Saya dan Pak Pramusinta akan pensiun akhir tahun yakni bulan Desember berbarengan dua orang,” kata Staf Ahli Walikota Salatiga, Martini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Salatiga, Ardiyantara mengungkapkan tahun 2025 ini akan ada tujuh pejabat eselon 2 yang pensiun.
Sehingga perlu dilakukan langkah untuk melakukan pengisian dengan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca Juga: Mengawali buka puasa jangan dengan gorengan, ini sebabnya menurut dokter
"Tahun 2025 ada tujuh pejabat eselon 2 yang pensiun. Salah satunya adalah Sekda," kata Ardiyantara.
Sementara itu, Walikota Salatiga definitif masih belum bisa melakukan pengisian karena sesuai dengan peraturan harus setelah menjabat 6 bulan.
Terkait dengan masalah ini, pihak BKPSDM Salatiga akan mengirim surat ke Kemendagri untuk meminta izin melakukan langkah pengisian, apakah dengan mutasi atau lelang jabatan yang kosong.
"Nanti bagaimana hasil dari surat yang akan kami dikirim ke Kemendagri," katanya.*
