HARIAN MERAPI - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengisyaratkan jika penggunaan anggaran pemerintahan yang dipimpinnya ingin dikawal lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pemkab Pati meminta asistensi KPK, khususnya terkait pengelolaan anggaran infrastruktur yang memiliki risiko tinggi. Karena perencanaan dan pengawasan menjadi kunci utama mencegah penyimpangan," ucap Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dalam acara sosialisasi pemberantasan korupsi bersama KPK, Rabu (15/4/2026).
"Kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya sampai selesai dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.
Baca Juga: Ada Apa Gerai KDMP Jontro Pati? Bangunan Membelakangi Jalan Utama
Sosialisasi yang berlangsung di Pendhopo Pemkab Pati, diikuti jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, hingga kepala desa, bertujuan memperkuat pengawasan anggaran dan mencegah praktik korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Kami laksanakan sesuai aturan. Baik melalui e-katalog maupun mekanisme lain, semuanya harus sesuai peraturan,” ujar Chandra.
Ditegaskan lagi, percepatan pembangunan tetap menjadi prioritas, namun harus diimbangi dengan koordinasi intensif bersama KPK agar hasil pembangunan bisa tuntas dan dapat dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Plt Bupati Pati mengingatkan seluruh ASN agar bekerja secara transparan dan akuntabel, mengingat pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat.
Baca Juga: Diguyur hujan deras Bengawan Solo meluap, banjir rendam Sukoharjo
Selain itu, juga ditekankan pentingnya integritas setiap pelaksanaan program pemkab.
“Kami sebagai pejabat diawasi. KPK mengawasi, masyarakat juga mengawasi. Maka semua harus terbuka dan melaksanakan kegiatan dengan sebenar-benarnya,” tutur Risma Ardhi Chandra.
Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, menegaskan pengawasan akan difokuskan pada seluruh siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
"Kabupaten Pati menjadi salasatu titik penting dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah," terangnya.
Baca Juga: Mobil Honda City terjun ke parit di Kalasan, pengemudi luka berat
Azril Zah membeber, setelah sosialisasi, ada target yang terukur. Serta dilakukan pendalaman, melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas.
"Siapa melakukan apa, targetnya apa, kapan dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkala ke KPK,” tegas Azril. *
