Namun BMKG sendiri juga tengah berusaha untuk mengajukan permohonan dispensasi atas pemotongan anggaran ini.
Persoalan mitigasi bencana di Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan dan tidak bisa diabaikan, mengingat hal ini menyangkut keselamatan rakyat.
“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” ujarnya.
Baca Juga: Di tengah masalah pailit, FPB Sukoharjo pantau pembayaran UMK 2025 buruh PT Sritex
Pemotongan anggaran ini telah dikuatkan dengan pemerintah yang mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Presiden melakukan penghematan hingga total Rp306,69 Triliun.
Penghematan dilakukan salah satunya untuk menyokong program baru yang dicetuskan dan saat ini tengah berjalan, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2025 lalu.
Baca Juga: Pembekalan kepala daerah fokus pada tupoksi hingga Astacita
“Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis,” ujarnya kala itu. *
