HARIAN MERAPI - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X telah meresmikan pembentukan Dinas baru, pada 3 Januari 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil.
Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dari Perda No 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Perdais No 1 Tahun 2024 terkait Kelembagaan Pemerintahan DIY.
Dalam Perda No 3 Tahun 2024, Pasal 8 mengamanatkan Pemda, dalam hal ini Gubernur. Dalam membentuk perangkat daerah fokus pada pemajuan pembangunan dan pemberdayaan kalurahan serta kelurahan.
"Perda ini disempurnakan oleh Perdais Kebudayaan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 yang mengatur alokasi anggaran penting bagi kalurahan dan kelurahan," beber Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, S.T., M.Si.
Baca Juga: BMKG prakirkan Yogyakarta dilanda hujan petir hari ini, masyarakat diminta waspada
Politisi PDI Perjuangan ini meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) untuk melakukan konsolidasi internal dalam rentang satu bulan.
"Dinas PMK2PS adalah dinas baru dilingkungan Pemda DIY yang dibentuk dan diresmikan pada pertengahan minggu lalu," jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan Eko, Dinas ini dipimpin menantu Sultan Hamengku Buwono X, Kanjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara yang sebelumnya Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY.
"Konsolidasi internal ini sangat penting dan bertujuan mempercepat akselerasi program sebelum penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Februari 2025 nanti,"pungkas Eko.(*)
