Munculnya oligarki modern di Indonesia, terjadi selama perluasan kapitalisme pasar di bawah pemerintah otoriter Soeharto pada periode 1966-1998.
Pada masa pemerintahan Soeharto, membuka jalan bagi aliansi birokrat kuat dan bisnis besar untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan.
Salah satu hal dari kemunculan oligarki yang disorot aktivis dan akademisi di Indonesia, karena dinilai telah dinilai melemahkan perlawan Indonesia terhadap korupsi.
Oleh sebab itu, kehadiran reformasi dirancang untuk memerangi korupsi di Indonesia, dengan mengangkat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena janjinya memerangi korupsi dan suap.
Baca Juga: BSI leader di medium size bank, peroleh aset Rp360,85 triliun pada kuartal II-2024
Terkini, orde reformasi menghasilkan pembentukan lembaga yang diharapkan mampu membebaskan Indonesia dari korupsi.
Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan untuk mengusut korupsi di Indonesia dan Ombudsman yang bertindak sebagai 'polisi' pejabat negara.
Skeptis atau rasa tidak mudah percaya yang dimiliki masyarakat yang hidup di era reformasi dewasa ini.
Baca Juga: 17.000 anak Palestina meninggal akibat serangan Israel di Gaza, begini reaksi Unicef
Hal tersebut menjadikan masyarakat atau warganet cenderung berani mengutarakan pendapatnya terhadap para pejabat negara dan orang-orang di sekitarnya yang dinilai melakukan pelanggaran. *
