HARIAN MERAPI - Sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam koalisi pendukung demokratisasi di Pati, mengkhawatirkan terjadinya calon tunggal pada Pilkada Pati 2024.
Menyusul beredarnya percakapan secara luas di khalayak ramai, jika Pilkada Pati 2024 November mendatang hanya akan memunculkan satu pasangan bakal calon.
Seorang penggiat dari mantan Kepala Desa Kecamatan Winong, Supriyanto mengaku mendengar isu pemilihan bupati/wakil bupati 2024-2029 Pilkada Pati 2024, hanya akan diikuti satu bacalon.
"Kalau sampai terjadi pilkada kotak kosong lagi, berarti demokrasi di Pati mati. Ini menandakan elit politik hanya mengedepankan kepentingan sesaat. Maka masyarakat harus cerdas menyikapai," ujarnya, Rabu (7/8/2024).
Sedang koordinator miskin marginal (Margoyoso) Haris Dahlan SH, pilkada kotak kosong, sama halnya hak rakyat diambil alih oleh para elit politik dengan cara transaksional borongan.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pati pernah menggelar pilkada kotak kosong pertama kali di Indonesia.
Pada saat itu, paslon tunggal Haryanto/Saiful Arifin mampu meraup dukungan lebih dari 75 persen, untuk memimpin Pati periode 2017-2022.
Baca Juga: Petahana Dr H Zulkieflimansyah SE MSc Beberkan Alasan Ikut Kontestasi Pilgub NTB 2024 Saat Terima Rombongan Jejaring Promedia Wilayah NTB
Sementara itu, Ketua Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pati (Pasopati), Pandoyo membeber, jika dilihat dari hasil pileg Febuari 2024, maka parpol atau gabungan parpol di Pati, sebenarnya bisa memunculkan tiga sampai empat bakal calon untuk mengikuti Pilkada Pati 2024 November.
"Maka saya belum percaya jika Pilkada Pati 2024 nanti, hanya memunculkan 1 paslon," ujarnya.
Namun sebagai pimpinan organisasi pemerintahan di desa, tambah Pandoyo, pihaknya akan menerima apapun keputusan dari elit parpol untuk masalah pilkada.
"Mau calon tunggal atau banyak calon, pastinya, organisasi Pasopati akan berkhidmad," tegasnya.
Baca Juga: Harga dan Spesifikasi BYD M6, MPV Listrik Pertama di Indonesia
Koordinator presidium LSM Dewan Kota, Drs Pramudya Budi mengingatkan jika keputusan rekomendasi untuk maju menjadi bacalon, berada di kepengurusan parpol daerah namun di DPP Jakarta.
Selain itu, tambahnya, atmosfer politik sekarang beralih ke pemenang Pilpres 2024. "Jadi, jajaran parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan tetap ambil peran pada peristiwa politik pilkada daerah," tegasnya. *
