Menlu Retno Marsudi ingatkan DK PBB yang tak jatuhkan sanksi kepada Israel yang membunuhi rakyat Palestina, ini protesnya

HARIAN MERAPI - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara keras di forum debat Dewan Keamanan PBB menyangkut masalah Palestina.

Retno mempertanyakan mandat DK PBB yang seharusnya dipergunakan untuk perdamaian Palestina.

Tapi yang terjadi malah sebaliknya, DK PBB membiarkan Israel membunuhi rakyat Palestina dan tidak menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran resolusi.

Baca Juga: Rutin senam bersama saat musim hujan, sebagai ikhtiar tingkatkan imunitas tubuh dan ajang silaturahmi

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bukan untuk menoleransi perang apalagi genosida seperti yang terjadi di Palestina.

“Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” kata Retno, Rabu pagi (Selasa, 23/1, waktu New York).

Ia mengeluarkan pernyataan itu usai berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di tentang krisis Israel-Palestina, yang dipantau secara daring, di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Baca Juga: Tegas! Indonesia Tolak Pernyataan PM Israel yang Menentang Negara Palestina

Pernyataan itu sengaja dia sampaikan ke DK PBB karena Indonesia melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, tetapi tidak pernah ada sanksi bagi para pelanggar.

Lebih lanjut, Retno mempertanyakan ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuhi rakyat Palestina tanpa dihukum.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” kata Retno, menegaskan.

“Sekali lagi, saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,” ujar dia.

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 10 negara, yang lima di antaranya adalah anggota tetap dan memiliki hak veto sehingga bisa membatalkan upaya Dewan Keamanan untuk mengesahkan resolusi apa pun.

Baca Juga: Blak-blakan di Tabrak Prof, Mahfud Ungkap Sudah Lama Berencana Mundur dari Menko Polhukam