Bawaslu Sebut politik uang ibu dari korupsi, merusak demokrasi disampaikan saat Deklarasi Desa Anti Politik Uang

photo author
- Jumat, 8 Desember 2023 | 16:55 WIB
Bawaslu Sleman melaksanakan Deklarasi Desa Anti Politik Uang Kabupaten Sleman.   (Awan Turseno)
Bawaslu Sleman melaksanakan Deklarasi Desa Anti Politik Uang Kabupaten Sleman. (Awan Turseno)

HARIAN MERAPI - Politik uang dalam sebuah pesta demokrasi merupakan penyebab utama atau ibu dari korupsi. Korupsi merebak dari akibat praktik-praktik politik uang yang telah terbukti memiskinkan bangsa dan negara.

Penegasan soal politik uang itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pelilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Muhammad Majib saat menghadari Deklarasi Desa Anti Politik Uang Kabupaten Sleman, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Caturtunggal, Depok, Sleman, Kamis (7/12/2023) malam.

Mengangkat tema “Meneguhkan Semangat Desa Anti Politik Uang dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024”, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu serta perwakilan lima kalurahan (desa) yang telah mencanangkan Anti Politik Uang (APU).

Baca Juga: Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto Serahkan 503 Sertifikat Tanah Secara 'Door to Door' di Tepus Gunungkidul

Menurut Najib, salah satu strategi memangkas tradisi korupsi di Indonesia, maka seluruh elemen dan masyarakat harus bersama-sama menolak politik uang. Pemilu harus didorong berjalan bersih demi visi kedepan menjadi lebih demokratis.

“Masyarakat perlu memutus rantai korupsi, salah satunya dengan menolak politik uang,” tegas Najib.

Sleman, lanjutnya, bukan merupakan kabupaten yang memiliki kalurahan paling banyak di DIY. Kabupaten Sleman terdapat 86 kalurahan, saat ini sudah ada lima desa anti politik uang (APU).

Meskipun masih dinilai minim tetapi perlu diapresiasi dan kedepan agar jumlah tersebut terus semakin ditingkatkan.

Baca Juga: Ade Armando bikin gaduh soal politik dinasti di Jogja, begini tanggapan cucu Sri Sultan HB X

Meskipun keberhasilan program tidak dapat dinilai dari jumlah atau kuantitas, namun berdasarkan kualitas dari Desa APU tersebut.

Dicontohkan, Desa APU Sardonoharjo menjadi salah satu yang terbaik di DIY dan nasional. Namun jangan cepat berpuas diri, perlu terus meningkatkan jumlah dan kualitas kinerja Desa APU.

“Bawaslu masih merasa ada beberapa kalurahan (desa) yang mendeklarasikan sebagai Desa APU, tetapi setelah itu tidak ada aktifitasnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Desa Delik di Pinggiran Rawa Pening Ini Raih Penghargaan 10 Desa Cantik Terbaik Indonesia

Najib juga berpesan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu agar mengalihkan dana kampanye untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dan positif.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Husein Effendi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X