HARIAN MERAPI - Peran aktif masyarakat sipil menjadi penting sebagai kontribusi esensial dalam menjaga netralitas TNI selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Persoalan netralitas TNI ini juga sangat bergantung dari pengawasan-pengawasan kelompok sipil," kata Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sri Yanuarti dalam diskusi "Dinamika Suksesi Kepemimpinan TNI dan Pola Kerja Sama Pertahanan" di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Menurut Sri, kelompok sipil memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan dan mengkampanyekan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam menghadapi pesta demokrasi di Indonesia.
"Kelompok-kelompok sipil itu harus tetap menggaungkan pentingnya netralitas TNI dalam Pemilu 2024," tambahnya.
Baca Juga: RS Indonesia di Gaza diserang tentara Israel, begini reaksi MUI
Sri menekankan pentingnya kelompok sipil memiliki keberanian melaporkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota TNI kepada pihak berwenang selama pelaksanaan Pemilu 2024.
"Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pemilu, nanti diharapkan mereka mau melaporkan," ucapnya.
Sri mengatakan ketika masyarakat sipil bersatu dalam mengawasi dan memantau netralitas TNI, maka langkah tersebut memiliki potensi untuk mengurangi risiko terjadinya politisasi di lingkungan TNI.
Dia juga berpendapat bahwa netralitas TNI akan terjaga apabila presiden tidak memanfaatkan keterlibatan TNI untuk kepentingan politik dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Ruang operasi RS Indonesia di Gaza ditembaki tentara Israel, jenazah menumpuk, begini kondisinya
Sri menambahkan bahwa presiden memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan objektivitas dalam meminta jajaran TNI dan Polri tetap netral dalam ranah politik.
Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat sipil terus mengawasi dan memantau netralitas TNI selama proses Pemilu 2024.
"Jadi, saya pikir kita jangan lelah memberikan pengawasan kepada TNI dalam pelaksanaan pemilu nanti," kata Sri seperti dilansir Antara.
Dia juga berharap Presiden Joko Widodo, panglima TNI, dan kapolri tetap mempertahankan tingkat objektivitas tinggi dalam menjalankan dan mengawasi Pemilu 2024.
"Kita juga harus mendorong presiden untuk tetap memegang objektivitas dalam pemilu," ujar Sri.(*)
