HARIAN MERAPI - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menegaskan, kasus korupsi hingga saat ini masih menjadi momok dan keprihatinan bersama.
Kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah menjadi bukti terjadi kecenderungan penurunan integritas yang perlu segera direvitalisasi.
Hal ini disampaikan Kustini Sri Purnomo saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerja sama Pemkab Sleman di Cristal Lotus Hotel, Selasa (17/10/2023).
Baca Juga: Skenario perjalanan KA usai kecelakaan kereta api di Kulon Progo
Mengangkat tema Membangun Keluarga Berintegritas Kita Wujudkan Sleman sebagai Rumah Bersama, kegiatan ini diikuti oleh seluruh tataran pejabat beserta suami/istri mulai dari level bupati, wakil bupati, sekda, asisten sekda, staf ahli, kepala OPD, Direktur BUMD hingga kepala bagian Setda.
Menurutnya, keluarga merupakan benteng utama dalam menghadang laju korupsi. Namun, belakangan ketangguhan entitas keluarga sebagai benteng korupsi tengah diuji. Tren baru pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan mitra kerja, namun juga pasangan, anak dan keluarga besar.
Oleh karena itu Kustini berharap, setiap pasangan memiliki jabatan menjadi pimpinan daerah agar berperan sebagai auditor bersama dan saling mengingatkan untuk dijauhkan dari tindak pidana korupsi.
“Pastikan setiap nafkah dan aliran keuangan di keluarga merupakan harta yang halal,” ujar Kustini.
Entitas keluarga, lanjutnya, adalah awal diajarkannya perilaku mulia, rasa malu serta tanggung jawab. Melalui peran keluarga, diharapkan anak-anak tumbuh dengan integritas. Mereka juga yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menegaskan, pemberantasan korupsi hingga akarnya tidak selesai hanya dengan penegakan hukum.
Baca Juga: Fakta-fakta kecelakaan kereta api di Kulon Progo
Maka, KPK menyiapkan tiga strategi untuk memberantas korupsi. Yaitu, pertama adalah strategi pada bidang Pendidikan, yakni dengan menanamkan nilai integritas. Kedua, mendorong perbaikan sistem pelayanan oleh penyelenggara negara, sehingga tidak ada lagi celah yang bisa disusupi.
"Yang ketiga barulah penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi pejabat yang akan melakukan korupsi. Agar bisa berjalan, ketiga strategi ini perlu dukungan dari masyarakat," tandasnya.
Namun ia mengingatkan bahwa tiga strategi yang digaungkan KPK itu perlu adanya peran serta masyarakat yakni melalui program Keluarga Berintegritas. Pasalnya, keluarga sendiri memiliki peran sentral dalam menanggulangi terjadinya tindak korupsi.*
