HARIAN MERAPI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembangkan Sistem Informasi Logistik (Silog), yang mensupport proses pemantauan produksi dan distribusi pengadaan logistik Pemilu secara tertib dan teratur.
Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima mengatakan Silog untuk mendukung dalam pengadaan logistik yang menjunjung tinggi dan mengedepankan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu.
“Proses pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan berbagai prinsip seperti integritas, akuntabilitas, profesionalitas dan transparan,” kata dia, sebagaimana diunggah di laman KPU.
Dia mengatakan beberapa waktu lalu KPU menggelar rapat Koordinasi Pengadaan dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Logistik Pemilu 2024 Tahap I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (Silog) di Jakarta.
Dia mengatakan pengadaan logistik Pemilu 2024 secara tidak langsung telah dimulai seiring dengan pelaksanaan kegiatan klik nasional pemesanan katalog nasional logistik Pemilu 2024.
Menurut Wima ketika semua satuan kerja (satker) KPU melakukan klik e-katalog nasional secara otomatis telah melaksanakan perikatan dengan pihak ketiga.
Baca Juga: Wacana duet Prabowo-Ganjar, Habiburokhman: Tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres
Maka itu dia berpesan kepada para sekretaris KPU provinsi di seluruh Indonesia untuk terus memantau proses ini, dan memastikan semuanya tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran dan tepat kualitas.
Kepala Biro Logistik KPU Novy Hasbhy Munnawar menyampaikan pengelolaan logistik pemilu meliputi tahap perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, pengadaan logistik, pendistribusian logistik, pemeliharaan dan inventarisasi logistik.
Pada tahap pengadaan, KPU bekerja sama dengan LKPP untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan proses pengadaan melalui metode katalog elektronik nasional.
Baca Juga: Jawa Tengah peringkat satu nasional untuk populasi ternak kambing, ini faktanya
Adapun pengadaan logistik Pemilu 2024 Tahap I melalui katalog elektronik nasional meliputi: kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta, segel, dan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
Melalui kebijakan tersebut, diharapkan memberi kemudahan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan Logistik Pemilu 2024.
Novy berharap hasil dari rakor mampu meningkatkan pemahaman jajaran KPU terhadap pelaksanaan pengadaan logistik pemilu dan pelaksanaan klik e-Purchasing/pemesanan logistik pada etalase katalog elektronik nasional logistik Pemilu 2024. Dan Peningkatan pemahaman personel terhadap penggunaan dan fungsi Sistem Informasi Logistik (Silog). (*)
