HARIAN MERAPI - DPR RI maupun DPRD harus senantiasa menjaga nama baik institusi. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun, di DPRD DIY, Kamis (7/9/2023).
Selain itu, dalam rangka menjelang Pemilu 2024 mendatang. Pihak aparat penegak hukum juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam mempublikasikan kasus-kasus yang belum jelas kebenarannya.
"Kami baik anggota DPR RI maupun DPRD, harus menjaga diri dalam konteks etika, norma, kehormatan, dan marwah dari dewan," kata Adang, di sela-sela kunjungan kerjanya.
Lanjutnya, anggota dewan merupakan orang yang telah dipilih rakyat sehingga harus menjaga diri dan menjadi panutan. Menjelang Pemilu 2024, surat-surat kaleng akan banyak ditujukan pada penegak hukum.
Bahakan berita-berita yang belum tentu kebenarannya tersebar di masyarakat maupun diadukan ke aparat penegak hukum. Sehingga diharapkan, penegak hukum kalau belum jelas kebenaranya tidak menyebarkan.
Ia mencontohkan, ada laporan yang belum ada proses pemeriksaan, gelar perkara, maupun penetapan tersangka, tetapi pemberitaannya sudah menyebar. Bisa jadi berita itu menyangkut persaingan yang tidak sehat.
Baca Juga: PMI manfaatkan galon bekas untuk distribusi air bersih ke daerah kekeringan
"Juga bisa persaingan antar anggota ataupun Caleg menjelang Pemilu. Kasihan Calegnya, kasihan keluarganya hanya karena berita yang belum tentu benar," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyampaikan, MKD DPR RI telah memberi inspirasi bagi DPRD DIY agar menjalankan tugas-tugas sebagai anggota dewan dengan lebih baik.
Seluruh anggota DPRD DIY telah berkomitmen tidak meninggalkan tugas sebagai anggota DPRD DIY walau sudah mendekati Pemilu 2024. Seluruh kegiatan DPRD DIY dilakukan secara luring mulai September 2023.
"Seluruh anggota DPRD DIY dapat menjalankan tugas-tugasnya sampai akhir periode ini. Kami yakin Jogja tetap kondusif," pungkasnya.(*)
